Ribuan Hektare Lahan Perkebunan di Aceh Timur Rusak Akibat Banjir

SuaraSumut.id - Sekitar 5.606 hektare lahan perkebunan di Kabupaten Aceh Timur rusak akibat banjir yang melanda pada akhir November 2025.

Kadis Perkebunan dan Peternakan Aceh Timur Murdhani mengatakan tingkat kerusakan dari sedang hingga berat. Sebagian besar merupakan lahan peremajaan sawit rakyat yang tersebar di berbagai kecamatan.

"Berdasarkan pendataan sementara, lahan peremajaan sawit rakyat mendominasi wilayah terdampak banjir. Total luasan yang mengalami kerusakan cukup besar mencapai 4.510 hektare," katanya, melansir Antara, Selasa 23 Desember 2025.

Ia mengatakan bahwa banjir menyebabkan genangan cukup lama, sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman dan merusak struktur tanah perkebunan.

Di Kecamatan Birem Bayeun, terdapat sekitar 250 hektare lahan peremajaan sawit rakyat yang mengalami rusak sedang. Sementara di Kecamatan Rantau Selamat, kerusakan mencapai 200 hektare.

Kerusakan perkebunan di Kecamatan Ranto Peureulak dan Banda Alam masing-masing mencapai 550 hektare. Di Kecamatan Peureulak mengalami kerusakan lahan sawit seluas 450 hektare

Selanjutnya, Peureulak Timur seluas 150 hektare, Idi Tunong sekitar 375 hektare, dan Julok mencapai 160 hektare, serta di Kecamatan Indra Makmu mencapai 750 hektare.

Di Pante Bidari tercatat perkebunan rusak mencapai 555 hektare dan Kecamatan Peunaron seluas 890 hektare lahan sawit rakyat yang rusak akibat banjir.

Tak hanya sawit, banjir juga berdampak pada perkebunan kakao seperti di Kecamatan Pante Bidari seluas 90 hektare. Sedangkan di Kecamatan Peunaron ada 50 hektare lahan kakao rusak berat. Sementara di Kecamatan Indra Makmu, lahan kakao rusak sedang seluas 40 hektare.

"Kerusakan lahan perkebunan ini berpotensi menurunkan produktivitas petani dalam jangka menengah hingga panjang. Selain kerusakan fisik tanaman, banjir juga menyebabkan erosi tanah, rusaknya saluran kebun, serta hilangnya unsur hara yang dibutuhkan tanaman," katanya.

Kondisi itu tentu berdampak pada pendapatan petani. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan mendata lanjutan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun langkah pemulihan, termasuk kemungkinan bantuan benih, perbaikan lahan, serta pendampingan teknis bagi petani.