Tampang Tersangka Penggelapan Dana Jemaat Gereja yang Ditangkap Imigrasi di Kualanamu

SuaraSumut.id - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan melakukan penindakan terhadap dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar pencegahan dan penangkalan.

Keduanya berinisial AH (42) dan CR (43) yang terjerat kasus penggelapan dana Jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut). Begini tampang tersangka.

Dalam foto yang diterima, AH terlihat memakai kaos berwarna cokelat, celana panjang dan sepatu. Ia juga terlihat memakai topi dan masker.

Sedangkan CR terlihat memakai jaket, celana panjang, topi dan masker. Mereka tampak diapit oleh petugas Imigrasi dan petugas dari Polda Sumut. AH dan CR terdeteksi oleh tim Passenger Analysis Unit (PAU) saat akan berangkat dari Bandara Kuala Lumpur menuju Bandara Kualanamu.

Tim Imigrasi menunggu tersangka yang menumpangi pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH860. Setibanya pesawat di Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Senin, 30 Maret 2026, petugas pun mengamankan keduanya.

Setelah pemeriksaan identitas, keduanya benar masuk dalam daftar pencegahan yang diajukan oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara pada pihak Imigrasi.

"Langkah ini tentu saja sejalan dengan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memperkuat pemeriksaan keimigrasian di TPI," kata Kakanwil Imigrasi Sumut, Parlindungan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian, memberikan apresiasi tinggi kepada timnya yang bekerja responsif di lapangan.

"Anggota kami di TPI Kualanamu, terutama tim Passanger Analysis Unit telah menunjukkan integritas luar biasa. Koordinasi cepat dengan aparat penegak hukum adalah kunci agar proses hukum di Indonesia berjalan optimal," ujarnya.

Setelah melalui pemeriksaan singkat di kantor Imigrasi Medan, AH dan CR diserahkan kepada petugas Polda Sumut untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Penindakan ini menegaskan peran vital Imigrasi bukan hanya sebagai penjaga pintu masuk negara, tetapi juga sebagai pilar penting dalam mendukung kepastian hukum dan keamanan nasional.