2 Terpidana TPPU dan Perbankan Masuk DPO, Pencarian Terus Dilakukan

SuaraSumut.id - Dua terpidana yang terlibat dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan perbankan masuk daftar pencarian orang (DPO) Kejari Banda Aceh.

Keduanya belum menjalani eksekusi hukuman meskipun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Kedua terpidana berinisial SBR (30) dan SHABS (33) Mereka diputus bersalah di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Desember 2021 berstatus suami istri.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Banda Aceh Muhammad Kadafi mengatakan, berdasarkan putusan Mahkamah Agung, SBR dipidana 12 tahun penjara serta denda Rp5 miliar subsidair enam bulan kurungan.

"Sedangkan SHABS dipidana selama 10 tahun penjara serta denda Rp3 miliar dengan subsidair atau hukuman pengganti jika tidak membayar selama enam bulan kurungan," katanya melansir Antara, Kamis, 9 April 2026.

Kadafi mengatakan bahwa kedua terpidana masuk DPO setelah berulang kali dipanggil secara patut untuk menjalani eksekusi hukuman.

"Hukuman berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI yang sudah inkrah atau memiliki keputusan hukum tetap," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tim Tangkap Buronan (Tabur) kejaksaan masih terus melakukan pencarian terhadap dua terpidana tersebut.

"Tim tabur kejaksaan secara berkelanjutan mencari dan berupaya mengamankan para terpidana sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi penegakan hukum serta dalam rangka memberikan kepastian hukum," katanya.

Berdasarkan hasil pemantauan dan penelusuran tim tabur kejaksaan, diketahui kedua terpidana tidak lagi berada pada alamat terakhir yang tercatat di wilayah Kota Banda Aceh. Kedua terpidana diduga berada di luar wilayah Provinsi Aceh.

Pihaknya mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaan kedua terpidana segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum terdekat guna menjalani masa hukuman berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung.

"Kami juga mengingatkan kepada para terpidana bersikap kooperatif dengan segera menyerahkan diri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.