SuaraSumut.id - Tenaga kesehatan merupakan pasien terbanyak terpapar Covid-19 di Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Hal ini dikatakan Pjs Bupati Madina Dahler Lubis dalam laporannya kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi saat kunjungan kerja di Mandailing Natal, pada Selasa (6/10/2020).
"Hingga hari ini menunjukkan keseluruhan terdapat 181 kasus yang dilaporkan," kata Dahler.
Dahler menyatakan, pihaknya bersama Forkopimda telah melaksanakan beberapa pencegahan dan sosialisasi ke masyarakat, seperti operasi yustisi, sosialisasi protokol kesehatan, menetapkan Bagas Godang Madina sebagai tempat karantina, pembagian masker dan menghentikan proses belajar mengajar di sekolah.
Baca Juga:UU Cipta Kerja Sah Picu Demo, dr Tirta: Jadi Relawan, Tirta Siap Mati
"Kita telah menyiapkan 50 tempat tidur untuk karantina. Bila terjadi lonjakan kita akan segera menyiapkan tempat lain seperti hotel dan sebagainya," ucap Dahler.
Sebelumnya, Edy Rahmayadi mengaku kecewa pada Pemkab dan Satgas Covid-19 Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Pasalnya sosialisasi dan penerapan protokol kesehatan masyarakat di Madina yang dinilai kurang maksimal.
Berdasarkan hasil pengamatan Edy, masyarakat kurang mematuhi protokol kesehatan, padahal jumlah masyarakat yang terpapar Covid-19 di daerah ini terus meningkat.
"Itu rakyat kita tidak tahu, kalau tidak kita ingatkan. Saya melihat Madina ini tidak ada yang menangani terkait dengan adanya sosialisi Covid-19, dengan memberitahukan penyesuaian kebiasaan baru pada masyarakat. Kalau saya lihat pembiaran dan masa bodoh," kata Edy.
Edy berpesan, agar Satgas Covid-19 Madina tidak lagi menerapkan karantina mandiri pada masyarakat yang telah terpapar Covid-19 untuk mencegah penularan di keluarga.
Baca Juga:Cegah Virus Corona, Ini Cara Pakai Masker saat Musim Hujan!
Edy meminta Satgas dan Pemkab Madina untuk segera menyiapkan karantina tambahan jika pasien terus bertambah.
"Saya minta untuk tidak melakukan karantina mandiri. Semua masyarakat yang sudah terjangkit untuk ditampung di suatu tempat, bisa juga menyewa hotel. Kalau dana tidak ada lapor ke provinsi," pungkasnya.
