SuaraSumut.id - Di debat yang kedua ini, Calon Wali Kota Medan nomor urut 01, Akhyar Nasution menyebut mantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution terkait anggaran yang dikelola Pemko Medan dalam satu periode yakni sebesar Rp 30 triliun keliru dan tidak berdasar.
Akhyar mengatakan apa yang disampaikan oleh Bobby Nasution hanya asumsi. Pasalnya, jumlah serapan anggaran selama 4 tahun Pemko Medan hanya sebesar Rp 18 Triliun.
"Sesungguhnya hal itulah yang sangat salah membaca data. Saya masih menjalani 4 tahun anggaran, dan semuanya tercatat dan masih dapat diakses. Realisasi anggaran di Kota Medan itu data dan fakta bukan asumsi," kata Akhyar usai debat, Sabtu (21/11/2020) malam.
Akhyar mengatakan sangatlah fatal jika ada calon pemimpin yang bekerja berdasarkan asumsi.
"Itu sangat bahaya, sangat bahaya sekali untuk Kota Medan. Ayolah kita bekerja berdasarkan data, bukan berdasarkan bisikan atau katanya-katanya," ucap mantan pelaksana tugas Wali Kota Medan itu.
Dia kembali menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Bobby Nasution yang menyebut realisasi anggaran Pemko Medan sebesar Rp 30 triliun dalam satu periode wali kota dan wakil wali kota Medan.
"Ya asumsi lah, tadi kan jelas yang saya sampaikan, 5 tahun anggaran hanya Rp 18 triliun, tapi Rp 30 triliun katanya. Kita buka datanya dong, orang semua bisa di akses, kawan-kawan pun bisa mengaksesnya," ungkapnya.
Akhyar mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin harus yang bekerja berdasarkan data, bukan asumsi.
"Kita berharap pemimpin ke depan membuat keputusan berdasarkan data yang real, bukan karena katanya bukan karena bisikan. Nanti bisa fatal sekali kalau keputusan yang dibuat hanya karena katanya," ucap Akhyar.
Sementara itu, Bobby Nasution menanggapi Akhyar Nasution yang membantah bahwa anggaran Pemko Medan satu periode sebesar Rp 30 triliun.
Dikatakan Bobby, tidak tercapainya anggaran sebesar yang ia sebutkan lantaran lemahnya daya serap Pemko Medan.
"Ya tadi kan seperti yang disampaikan bang Aulia Rachman, bahwa itukan serapan. Artinya hari ini masih banyak sekali Silpa," ujar Bobby.
Menurut Bobby, anggaran yang tersedia tidak diserap dengan baik untuk pembangunan. Seharusnya satu periode bisa menyerap Rp 30 triliun, namun ternyata menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang cukup tinggi.
"Tapi ini kan Silpa, karena tidak ada Master Plan pembangunan. Harus ada Master Plan biar enggak Silpa. Anggaranya ada tapi enggak digunakan dengan tepat," pungkasnya.
Bobby-Aulia 'Serang' Petahana
Paslon 02, Bobby Nasution-Aulia Rachman 'menyerang' calon petahana dengan sejumlah pertanyaan yang menohok, salah satunya soal keterlambatan pembayaran gaji tenaga medis di RSUD Dr Pirngadi Medan.
Pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Bobby Nasution-Aulia Rachman mengatakan jika gaji para tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan selalu terlambat bahkan di bawah UMK.
Pertanyaan itu disampaikan calon wakil wali kota Medan nomor 02, Aulia Rachman dalam debat kandidat dengan tema khusus penanganan Covid-19, di salah satu hotel di Kota Medan, Sabtu (21/11/2020).
"Ini berangkat dari apa yang kami temukan dari bawah, terkait pekerja RSUD Pirngadi Medan yang gajinya bisa tertunda, dan kenapa dokter-dokter bisa keluar?" tanya Aulia Rachman kepada paslon nomor urut 01.
Menanggapi pertanyaan yang dilontarkan Aulia Rachman, Akhyar tidak membantah dan mengakui jika terjadi tunggakan pembayaran kepada para pekerja medis di rumah sakit milik Pemerintah Kota Medan itu.
"Memang benar, pembayaran honor (petugas medis) tertunda, karena pembayaran BPJS juga tertunda sekian lama. Sebab, salah satu pendapatan RSUD Pirngadi Medan itu dari BPJS," ucap Akhyar Nasution.
Akhyar mengatakan jika pembayaran atas klaim BPJS tidak tertunda, maka pembayaran terhadap para tenaga kesehatan tidak pula tertunda.
Dia juga meminta badan layanan umum dilayani dengan baik oleh BPJS.
"Untuk itu kita minta BPJS tidak berbelit-belit membayar klaim terhadap rumah sakit yang ada di Kota Medan," ujarnya.
Sementara itu, calon wakil walikota Medan, Salman Alfarisi menambahkan bahwa Pemko Medan telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp95 miliar sebagai dana bantuan terhadap iuran Peserta Bantuan Iuran (PBI).
"Semestinya BPJS yang dikelola oleh pusat, sesegera mungkin menyalurkan klaim-klaim rumah sakit dan puskesmas. Sehingga perawat dan tenaga medis kita tidak tertunda pembayarannya," ujar mantan anggota DPRD Sumut itu.
Aulia Rachman tidak puas dengan jawaban yang diberikan paslon 01, menurutnya persoalan utama keterlambatan pembayaran gaji pekerja RSUD Dr Pirngadi Medan bukan lantaran keterlambatan klaim. Dia mengatakan hal itu lantaran ada konflik antara pejabat di Pemko Medan.
"Kalau hanya masalah BPJS, itu gak lah. Yang ada itu karena pemimpinnya gak tahu kondisi di bawah. Terjadi perselisihan antara Dinas Kesehatan dengan Direktur Pirngadi, ini yang menyebabkan keterlambatan," bantah Aulia Rachman.
Dikatakan Aulia lebih lanjut, semestinya sebagai pemimpin (Wali Kota), harus lebih tahu dan lebih jeli.
"Ini menjadi kendala besar bagi kita di bawah. Bahkan, penerimaan upah dari gaji itu dibawah UMK," tegasnya.
Kontributor : Muhlis
