Pasangan calon (paslon) nomor urut 02, Bobby Nasution-Aulia Rachman mengatakan jika gaji para tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan selalu terlambat bahkan di bawah UMK.
Pertanyaan itu disampaikan calon wakil wali kota Medan nomor 02, Aulia Rachman dalam debat kandidat dengan tema khusus penanganan Covid-19, di salah satu hotel di Kota Medan, Sabtu (21/11/2020).
"Ini berangkat dari apa yang kami temukan dari bawah, terkait pekerja RSUD Pirngadi Medan yang gajinya bisa tertunda, dan kenapa dokter-dokter bisa keluar?" tanya Aulia Rachman kepada paslon nomor urut 01.
Menanggapi pertanyaan yang dilontarkan Aulia Rachman, Akhyar tidak membantah dan mengakui jika terjadi tunggakan pembayaran kepada para pekerja medis di rumah sakit milik Pemerintah Kota Medan itu.
"Memang benar, pembayaran honor (petugas medis) tertunda, karena pembayaran BPJS juga tertunda sekian lama. Sebab, salah satu pendapatan RSUD Pirngadi Medan itu dari BPJS," ucap Akhyar Nasution.
Akhyar mengatakan jika pembayaran atas klaim BPJS tidak tertunda, maka pembayaran terhadap para tenaga kesehatan tidak pula tertunda.
Dia juga meminta badan layanan umum dilayani dengan baik oleh BPJS.
"Untuk itu kita minta BPJS tidak berbelit-belit membayar klaim terhadap rumah sakit yang ada di Kota Medan," ujarnya.
Sementara itu, calon wakil walikota Medan, Salman Alfarisi menambahkan bahwa Pemko Medan telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp95 miliar sebagai dana bantuan terhadap iuran Peserta Bantuan Iuran (PBI).
"Semestinya BPJS yang dikelola oleh pusat, sesegera mungkin menyalurkan klaim-klaim rumah sakit dan puskesmas. Sehingga perawat dan tenaga medis kita tidak tertunda pembayarannya," ujar mantan anggota DPRD Sumut itu.
Aulia Rachman tidak puas dengan jawaban yang diberikan paslon 01, menurutnya persoalan utama keterlambatan pembayaran gaji pekerja RSUD Dr Pirngadi Medan bukan lantaran keterlambatan klaim. Dia mengatakan hal itu lantaran ada konflik antara pejabat di Pemko Medan.
"Kalau hanya masalah BPJS, itu gak lah. Yang ada itu karena pemimpinnya gak tahu kondisi di bawah. Terjadi perselisihan antara Dinas Kesehatan dengan Direktur Pirngadi, ini yang menyebabkan keterlambatan," bantah Aulia Rachman.
Dikatakan Aulia lebih lanjut, semestinya sebagai pemimpin (Wali Kota), harus lebih tahu dan lebih jeli.
"Ini menjadi kendala besar bagi kita di bawah. Bahkan, penerimaan upah dari gaji itu dibawah UMK," tegasnya.
Kontributor : Muhlis
