SuaraSumut.id - Presiden Joko Widodo diminta untuk menindak Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terkait manuver yang dilakukannya di Partai Demokrat.
Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Hotel The Hill Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
"Kita berharap Jokowi segera menindak tegas manuver Moeldoko, untuk memberikan pelajaran demokrasi yang santun dan menyelamatkan wibawa istana ditengah pandangan publik" kata
Deklarator Kesatuan Aliansi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Korneles Galanjinjinay, dalam keterangannya, Senin (8/3/2021).
Baca Juga:Libas Tuan Rumah Verona, AC Milan Dekati Inter di Puncak
Ia menduga gelagat Moeldoko yang mengkudeta AHY adalah sebuah gerakan yang kotor dalam demokrasi.
"Gerakan pengkudetaan ini adalah praktik permainan kotor. Harusnya contoh seperti ini sudah kita tinggalkan. Gerakan Moeldoko sangat sarat kepentingan. Jika pemerintah diam dalam hal ini, rakyat bisa menebak bahwa Moeldoko mendapat restu dari istana," ujar mantan Ketua Umum GMKI ini.
Dirinya menilai, pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko tidak seharusnya terjadi.
Pasalnya, ia adalah pejabat istana dan juga bukan bagian internal partai, seperti kudeta partai yang pernah terjadi sebelumnya.
"Tentu hal ini penting bagi kehidupan demokrasi dan politik negara. Sangat tidak etis dan tidak elok jika seorang pejabat lingkaran satu istana mengambil alih partai orang lain," cetusnya.
Baca Juga:Kutukan Anfield Berlanjut, Liverpool Dipermalukan Tim Papan Bawah Fulham
