alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Kader Demokrat Kecewa dengan Satgas Covid-19 Terkait KLB di Deli Serdang

Suhardiman Senin, 08 Maret 2021 | 17:18 WIB

Kader Demokrat Kecewa dengan Satgas Covid-19 Terkait KLB di Deli Serdang
Ketua Umum Demokrat Versi KLB Moeldoko [Suara.com/Muhlis]

Namun, lanjutnya, sampai hari ini belum ada penjelasan secara resmi hasil monitoring Satgas ditemukan pelanggaran prokes atau tidak.

SuaraSumut.id - Kader Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) mengaku kecewa dengan sikap Satgas Covid-19. Pasalnya, Satgas Covid-19 Sumut tidak melakukan tindakan tegas terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang.

KLB yang digelar di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara itu dihadiri ribuan dan diduga melanggar protokol kesehatan.

"Sampai hari ini kita tidak mendapat penjelasan dari Satgas Covid-19 Sumut terkait hasil pengecekan mereka di lokasi KLB, dari awal hingga acara selesai," kata Subanto, Ketua Bapilu DPC Partai Demokrat Sumut, saat dikonfirmasi, Senin (8/3/2021).

Pihaknya telah membuat laporan kepada Satgas Covid-19 Sumut terkait adanya dugaan kerumunan di KLB. Laporan secara administratif diterima oleh petugas di Posko Satgas.

Baca Juga: Fahri Hamzah Prediksi AHY Bakal Serang Balik Moeldoko Pakai Cara Ini..

Namun, lanjutnya, sampai hari ini belum ada penjelasan secara resmi hasil monitoring Satgas ditemukan pelanggaran prokes atau tidak.

"Menjadi pertanyaan besar gubernur mengintruksikan dibubarkan, satu sisi Satgas Covid-19 sudah mengecek ke lapangan, hasil yang ke lapangan itu apa? Apakah KLB memenuhi prokes yang ada atau tidak," ungkapnya.

Dengan tidak dibubarkannya KLB yang secara kasat mata jelas terlihat adanya kerumunan bahkan terjadi dua kali bentrokan, Satgas menyimpulkan tidak ada pelanggaran prokes.

Pihaknya meminta keterangan dan kesimpulan resmi dari Satgas Covid-19 atas laporan yang disampaikan secara administrasi tersebut.

"Kita meminta kesimpulan dari Satgas Covid-19 Sumut sehingga bisa kita ambil langkah selanjutnya. Kita mau tahu bukti autentik mana-mana saja yang tidak melanggar Prokes," bebernya.

Baca Juga: TOK! PPKM Mikro di Jakarta Diperpanjang Sampai 22 Maret

Kecewa PPKM Hanya Berlaku kepada Masyarakat

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait