SuaraSumut.id - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyebut, saat ini Sumut naik tingkat ke posisi nomor dua dari sebelumnya posisi tiga provinsi terkorup di Indonesia.
"Saat ini Sumatera Utara yang kemarin ranking tiga terkorup, sekarang naik meningkat menjadi ranking kedua terkorup," kata Edy dalam sambutannya saat melantik Bupati dan Wakil Bupati Nias, Kamis (10/6/2021).
Edy mengingatkan kepala daerah yang dilantik bahwa dalam bekerja akan diawasi oleh beberapa instansi seperti Polisi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.
"Tolong diperhatikan kenaikan ini (ranking terkorup), saya betul-betul saya sampaikan ini," ujarnya.
Baca Juga:10 Bulan Berlalu, 32 Respirator yang Disumbang Lionel Messi Masih Tertahan di Bea Cukai
Edy mengingatkan kepala daerah di Sumut yang terpilih hasil Pilkada serentak 2020 tidak menjadikan besarnya biaya politik sebagai alasan untuk melakukan korupsi.
"Ongkos politik memang besar, tapi itu bukan jadi alasan untuk mengambil uang rakyat. Tadi sudah saya sampaikan jangan memperkaya diri, jangan memperkaya orang lain, dan jangan mengambil uang negara," kata Edy Rahmayadi.
Edy beralasan banyak kepala daerah yang sudah menjabat lupa dan akhirnya melakukan tindakan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
"Tadi sudah saya bilang sama bupati dan wakil bupati untuk tidak korupsi," ujarnya.
Edy mengakui dalam perhelatan pesta demokrasi membutuhkan biaya besar sebagai ongkos politik. Namun menurutnya, tidak ada alasan yang membenarkan mencari keuntungan guna mengembalikan ongkos politik dengan cara menyelewengkan uang rakyat.
Baca Juga:Habib Rizieq Shihab Berpeluang Nyapres, JK: Pendukungnya Tidak Banyak
"Tidak ada alasan apa pun (mengembalikan ongkos politik), sama saya juga cost politik ada, tetapi harus saya lakukan (tidak korupsi), karena itu uang rakyat," ujarnya.
Sambil sedikit bercanda Edy mengatakan, masih adanya kepala daerah yang melakukan korupsi karena tidak diingatkan oleh wartawan. Di bahkan menyebut akan lupa jika tidak diingatkan oleh insan pers.
"Kenapa kepala daerah itu korupsi karena wartawan tidak mengingatkan bupati dan wakil bupati. Saya pun kalau gak diingatkan wartawan, bisa lupa," tukasnya.
Kontributor : Muhlis
