"Tentunya sudah di analisa itu ketersediaan anggaran maka muncul angka 10.991. Pemerintah yang memberikan harapan kepada mereka, jadi saya pun gak mengerti apakah Pemprov berpandangan bahwa pengangkatan mereka itu adalah beban APBD," ujarnya.
Kendati demikian, Hendra mengatakan akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan MenPAN-RB terkait penerimaan PPPK tersebut.
"Tentunya akan kita lakukan koordinasi ke pusat melalui DPR RI untuk meminta penjelasan terkait yang terjadi di Sumut ini. Karena hanya di Sumut ini, di daerah lain tetap dibuka," pungkasnya.
Kontributor : Muhlis
Baca Juga:Polisi Aceh Timur Bentuk Tim Khusus, Cari Pemburu yang Penggal Kepala Gajah hingga Buntung
