Soal Vaksin Covid-19, Bupati Tapteng Minta Tak Dianaktirikan

SuaraSumut.id - Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, saat ini masih berstatus pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 3.

Saat upaya penekanan dan penurunan level serta meningkatkan herd imunity yang dilakukan, Pemkab Tapteng dihadapkan dengan kendala kekurangan stok vaksin Covid-19.

Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani pun menyampaikan protes kepada Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Hal itu dilakukan karena Bakhtiar tidak mau masyarakatnya dirugikan.

"Kami minta Dinkes Provinsi Sumut bekerja secara profesional. Harusnya mereka aktif mengecek daerah mana saja yang kekuran vaksin Covid-19 dan vaksinnya sudah habis. Beda hal jika dikirim vaksinnya tidak digunakan. Berartikan harus di cek laporan kabupaten/kota, kan ada sistem yang mengatur," kata Bakhtiar, saat dikonfirmasi, Rabu (20/10/2021).

Ia meminta agar tidak menganaktirikan masyarakat Tapteng. Bakhtiar juga berharap, gubernur menegur Dinas Kesehatan Provinsi Sumut.

"Pak Gubernur seyogyanya juga cek itu (distribusi vaksin). Kami sarankan agar Pak Gubernur cek ke Dinas Kesehatan. Jangan nanti karena dampak kekurangan vaksin Covid-19, kami tidak turun dari Level 3. Bahkan bisa naik lagi," katanya.

"Kami tidak mau dirugikan. Dampak dari kurang profesional atau kurang aktifnya Dinkes Sumut untuk mengecek ketersediaan vaksin Covid-19 dan menyalurkan vaksin ke kabupaten kota di Sumut," imbuhnya.

Apalagi, kata Bakhtiar, saat ini masyarakat Tapteng sangat antusias untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Sementara mereka harus membutuhkan vaksin untuk dosis pertama dan kedua.

Saat ini stok vaksin Covid-19 jenis Sinovac di Tapteng sudah habis. Pihaknya pun tengah menjemput sebanyak 5.000 dosis dari Pemprov Sumut.

"Yang pastinya vaksin kami tidak ada, sudah habis sejak 3 Oktober 2021. Ini mau jemput 5.000 lagi untuk dosis pertama. Kami yakin itu satu hari habis. Warga di Tapanuli Tengah sangat antusias untuk vaksin ini," ungkapnya.