SuaraSumut.id - Masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL (PT Toba Pulp Lestari, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka mengadukan beberapa persoalan terkait sektor kehutanan dan tata kelola perizinan. Massa juga melakukan aksi bentang spanduk dan ritual adat dengan Gondang Batak.
Perwakilan yang diterima KPK menyerahkan buku dokumen berisi diduga pelanggaran yang telah dilakukan PT. TPL dalam kurun waktu 30 tahun lebih di kawasan Danau Toba.
Hengky Manalu dari Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL mendesak KPK mengusut dugaan manipulasi pajak PPL yang berpotensi merugikan keuangan negara.
"Mendesak KPK untuk ikut terlibat dalam penyelesaian konflik agraria yang diakibatkan oleh TPL, seperti pengrusakan lingkungan, perampasan wilayah adat, kekerasan dan kriminalisasi masyarakat adat di Tano Batak," katanya, dalam keterangannya, Kamis (26/11/2021).
Baca Juga:Ditangkap Usai Buron 5 Hari, Suami Bunuh Istri di Tegal Meninggal di Rumah Sakit
![Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Tutup TPL di depan gedung KPK. [Ist]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/11/26/87593-tpl.jpg)
Selain itu, melakukan pengawasan terhadap kinerja negara dalam hal pemenuhan janji Jokowi soal pengembalian tanah adat.
"Mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merevisi konsesi Toba Pulp Lestari yang tumpang tindih dengan wilayah adat dari masyarakat adat," jelasnya.
Ihsan Fahmi, Plt. Direktur Pembinaan jaringan kerjasama antar institusi KPK menyampaikan beberapa hal soal dugaan praktik korupsi di sektor tata kelola kehutanan dan perizinan,
termasuk bukti-bukti dokumen pelanggaran yang dilakukan TPL
KPK berkomitmen akan segera menindaklanjuti pengaduan tersebut yang akan di bantu oleh Koordinator dan supervisi wilayah Sumatera.
Baca Juga:Cerita Bos WNA Pelihara Kucing Liar di Kantor, Karyawan Ikut Kecipratan Untung
