SuaraSumut.id - Massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) tutup PT TPL menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut.
Mereka meminta pemerintah segera menghentikan operasional Toba Pulp Lestari (PT TPL) dan mencabut ijin konsensi di tano Batak.
Pimpinan aksi, Abdul Halim Sembiring mengaku, aksi yang digelar serentak di seluruh indonesia, terdiri dari masyarakat adat, mahasiswa dan komunitas batak lainnya.
Selain merusak lingkungan, kata Abdul Halim, TPL sering menimbulkan kegaduhan dan kriminalisasi di masyarakat adat.
Baca Juga:Kisah Dewan Samarinda yang Ikut Kehujanan Bareng Ganjar Pranowo di Sirkuit Mandalika
"Seringkali terjadi konflik, provokasi dan adu domba sesama masyarakat adat yang dilakukan TPL, bahkan banyak masyarakat adat yang menjadi korban kekerasan hingga memakan korban jiwa," katanya, melansir digtara.com--jaringan suara.com, Rabu (24/11/2021).
Sejak berdirinya perusahaan itu mengakibatkan kehidupan masyarakat adat semakin terpuruk dan terpecah belah.
Untuk itu, mereka meminta pemerintah Provinsi Sumut agar hentikan operasional TPL serta mencabut izinnya.
"Wujudkan reforma agraria sejati, lindungi kemenyan sebagai tumbuhan endemik, hentikan kriminalisasi kepada masyarakat adat, selamatkan tano batak dari perusahaan yang merusak lingkungan," tukasnya.
Baca Juga:Tak Hanya untuk Bumbu Makanan, Ini 3 Manfaat Jahe Sebagai Obat Alternatif
