- Kakanwil Imigrasi Sumut Parlindungan menghadiri pelantikan DPP Horas Bangso Batak periode 2026–2031 pada 24 Oktober 2026.
- Pelantikan yang dipimpin Maruli Siahaan tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.
- Sinergi ini diharapkan mampu mengoptimalkan pelayanan publik, menyebarluaskan informasi keimigrasian, serta menjaga kondusivitas wilayah Sumatera Utara.
SuaraSumut.id - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Horas Bangso Batak (DPP HBB) periode 2026–2031, pada Sabtu (24/10/2026).
Pelantikan dipimpin Ketua Dewan Penasihat DPP HBB yang juga anggota Komisi XIII DPR RI, Kombes (Purn) Dr. Maruli Siahaan.
Kehadiran jajaran Imigrasi Sumut dalam momen ini menjadi wujud dukungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap penguatan organisasi kemasyarakatan. Sebagaimana diketahui, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Polisi (Purn.) Agus Andrianto turut duduk sebagai Dewan Penasihat HBB, sehingga hubungan antara HBB dan jajaran Imipas memiliki ikatan yang kuat.
Dalam sambutannya, Maruli Siahaan mengajak HBB menjadi rumah besar yang merangkul seluruh masyarakat Batak tanpa memandang latar belakang, profesi, maupun daerah asal. Ia menegaskan organisasi kemasyarakatan harus menghadirkan manfaat nyata dan membangun sinergi dengan pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, serta berbagai elemen masyarakat.
Senada, Lamsiang Sitompul memaknai pelantikan yang berlangsung di Bulan Sumpah Pemuda ini sebagai panggilan bagi generasi muda Batak untuk terus berkontribusi memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sementara Pemprov Sumut menyatakan dukungan penuh terhadap program kerja HBB.
Semangat kolaborasi lintas sektor yang tergambar dalam pelantikan ini sejalan dengan komitmen Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara dalam mengedepankan visi Imigrasi untuk Rakyat yang digaungkan Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko untuk membangun kemitraan dengan seluruh elemen masyarakat.
Peran ormas seperti HBB dinilai strategis dalam menyebarluaskan informasi layanan keimigrasian, mendukung pengawasan orang asing berbasis partisipasi masyarakat, serta menjaga kondusivitas wilayah. Melalui sinergi antara pemerintah, wakil rakyat, dan organisasi kemasyarakatan, diharapkan terwujud pelayanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat persatuan di Sumatera Utara.
