SuaraSumut.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melakukan audit terhadap penggunaan dana PON dan Otsus Papua.
Tokoh adat di Papua, Goorge Awi mengaku, dana tersebut bersumber dari negara, sehingga penggunaannya juga harus jelas, agar masyarakat mengetahui secara transaparan.
“Jika audit sudah dilakukan dan ditemukan adanya penyelewengan, maka penegakan hukum juga harus dilakukan," katanya, melansir kabarpapua.co--jaringan suara.com, Kamis (2/12/2021).
Penggunaan dana otsus dan PON Papua harus diaudit, sehingga penggunaan bisa transparan dan masyarakat bisa mengetahui betul dana yang digunakan agar tepat sasaran.
Baca Juga:Jusuf Kalla Sebut NU Seperti McDonalds, Ini Alasannya
"Jika ada pembiaran tanpa audit, jangan sampai timbul asumsi atau opini di masyarakat,” katanya.
Ia juga mendesak Gubernur Papua untuk mengambil langkah tegas kepada pihak-pihak yang diberikan kapasitasnya untuk mengelola dana PON dan otsus.
"Jangan biarkan masyarakat mencari solusinya sendiri dan terjadi kegaduhan lagi. Termasuk menyelesaikan pembayaran honor relawan hingga pemberian bonus kepada atlet PON, jangan biarkan terkatung-katung," tukasnya.
