SuaraSumut.id - Gubernur Sumut Edy Rahmayadi curhat ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Edy curhat soal kekurangan anggaran untuk penanganan infrastruktur.
Edy mengaku hanya bisa mengalokasikan anggaran Rp 400 miliar per tahun untuk perbaikan infrastruktur jalan. Sedangkan total panjang jalan di Sumut mencapai 3.005 kilometer.
"Perbaikan satu kilometer jalan dibutuhkan dana Rp 5 miliar," kata Edy, melansir Antara, Senin (24/1/2022).
Edy berharap, kehadiran Baleg DPR RI dapat membawa dampak positif bagi pembangunan Sumut untuk dibahas dan direalisasikan.
Baca Juga:Berhasil Atasi Emosi, Daniil Medvedev Melaju ke 8 Besar Australian Open
Apalagi negara memeroleh pajak hasil perkebunan di Sumut sebesar Rp 500 triliun.
Namun demikian, dana bagi hasil (DBH) perkebunan yang diperoleh Sumut untuk pembangunan hanya sebesar Rp 24-25 triliun.
"Sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi juga yang digunakan lahan sampai 3,5 juta hektare itu pastinya merusak jalan, seperti yang saya sampaikan tadi," jelasnya.
Edy berharap ada Undang-undang yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil perkebunan yang menguntungkan daerah, khususnya Sumut.
"Mohon ini terealisasi untuk pembangunan, di Sumut khususnya. Juga bagi provinsi lainnya," ujar Edy.
Baca Juga:Tahun Ini Kepolisian RI Bertahap Ubah Warna Pelat Kendaraan Bermotor, Simak Ragam Peruntukannya
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Abdul Wahid mengamini bahwa dampak dari aktivitas pengangkutan yang dilakukan perusahaan perkebunan adalah rusaknya infrastruktur.
"Ini akan menjadi masukkan bagi kami di Baleg sebagai aspirasi untuk dibahas," tukasnya.
