SuaraSumut.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin-Angin.
Terbit merupakan tersangka kasus suap terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat.
KPK mengultimatum kepada siapapun agar tidak merintangi hingga berupaya menggagalkan penyidikan kasus tersebut.
"KPK tidak segan menerapkan ketentuan Pasal 21 UU Tipikor," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, melansir Antara, Selasa (25/1/2022).
Baca Juga:Diklaim Perdana di Dunia! MediaTek Demo Teknologi Wi-Fi 7
Dalam pasal itu mengatur soal orang yang sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana paling singkat 3 tahun dan maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp 600 juta.
Ali mengatakan, KPK masih terus melakukan pengumpulan bukti-bukti terkait kasus suap yang menjerat Bupati Langkat.
"Saat ini, tim KPK masih berada di lapangan dan melakukan pengumpulan bukti. Perkembangan selanjutnya akan kami informasikan kembali," jelasnya.
