facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

LBH Medan: Tindakan Bupati Langkat Terkait Kerangkeng Merupakan Pelanggaran HAM Berat

Suhardiman Sabtu, 05 Maret 2022 | 15:39 WIB

LBH Medan: Tindakan Bupati Langkat Terkait Kerangkeng Merupakan Pelanggaran HAM Berat
Petugas kepolisian memeriksa ruang kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin-angin. [Dok.Antara]

seharusnya Terbit melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, bukan malah sebaliknya yang mengakibatkan enam orang meninggal dunia.

SuaraSumut.id - LBH Medan menilai tindakan Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin terkait kasus kerangkeng manusia merupakan bentuk pelanggaran HAM berat.

"Jika mengacu pada hasil temuan Komnas HAM dan LPSK, dugaan tindak penyiksaan atau kekerasan serta merendahkan harkat dan martabat manusia itu dilakukan secara terstruktur, sistematis dan sangat kejam. Ditambah lagi hal itu diduga dilakukan oleh penguasa," kata Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra, Sabtu (5/3/2022).

Ia mengatakan, seharusnya Terbit melindungi dan mensejahterakan rakyatnya, bukan malah sebaliknya yang mengakibatkan enam orang meninggal dunia.

"Kita menilai jika perkara a quo patut diadili di pengadilan HAM. Kita mendorong LPSK memberikan perlindungan maksimal kepada korban dan saksi karena diduga rentan mendapatkan intimidasi," katanya.

Baca Juga: Telkomsel Buka Grapari Online

LBH Medan menduga tindakan Terbit yang juga melibatkan oknum TNI dan Polri telah melanggar Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28 A dan G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo Pasal 4 UU 39 Tahun 1999, Pasl 7 huruf b UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Pasal 3 DUHAM (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia/ United Nations Declaration of Human Rights)

"Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Harkat dan Martabat Manusia, Pasal 6 Ayat (1) ICCPR (International Covenan Civil and Political Rights)," ungkapnya.

Berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM, kata Irvan, mengungkap tabir adanya dugaan penyiksaan, kekerasan dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Hasil pemantauan dan penyelidikan dari Komnas HAM menjelaskan bahwa kerangkeng tersebut sudah ada sejak tahun 2012 dan saat ini ada 57 orang penghuni kerangkeng.

"Jumlah itu dibagi menjadi dua kerangkeng yang berukuran 6x6 meter dengan masing-masing sejumlah 30 penghuni dan 27 penghuni," kata Irvan

Baca Juga: 4 Alasan Berani Mengambil Risiko Justru Lebih Baik daripada Tidak Sama Sekali

Irvan menerangkan, fakta baru diduga adanya keterlibatan oknum TNI dan Polri dalam tindak penyiksaan, kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan martabat terhadap para penghuni kerangkeng.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait