SuaraSumut.id - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membantah pernyataan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang menyinggung dugaan kecurangan pada Pemilu 2009. Menurutnya saat itu, perolehan suara Demokrat justru meningkat tiga kali lipat.
"Bang Hasto, Demokrat tahun 2009 suaranya bisa meningkat tiga kali lipat karena prestasi pemerintahan SBY yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat," kata Herzaky dikutip dari Suara.com, Senin (19/9/2022).
Ia mengklaim di 2009 pengangguran dan rakyat miskin di Indonesia semakin sedikit. Menurutnya, gaji PNS termasuk guru dan TNI-Polri hampir tiap tahun meningkat, selain itu daya beli masyarakat juga tinggi.
"Hubungan antar-umat beragama dan antar suku bangsa juga sangat baik dan rukun. Tidak ada polarisasi antar anak bangsa. Oposisi, masyarakat sipil, dan mahasiswa bebas mengkritik tanpa takut diintimidasi, apalagi dikriminalisasi. Ya makanya wajar saja, suara Demokrat tahun 2009 meningkat drastis," ungkapnya.
![Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat menggelar konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (3/10/2021). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/10/03/45200-partai-demokrat-herzaky-mahendra-putra.jpg)
Menurutnya, Hasto tak seharusnya mengada-ada dengan menuding Pemilu 2009 telah terjadi banyak kecurangan. Herzaky membantah jika ada kecurangan terutana soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pemilu 2009.
"Jadi, rakyat benar-benar merasakan hasil pembangunan di pemerintahan era SBY. Bukan hanya dirasakan oleh segelintir pihak saja. Tidak ada itu DPT 2009 bermasalah ataupun hasil pemilu yang dimanipulasi. Janganlah mengada-ngada Bang Hasto," tuturnya.
Ia lantas menyinggung balik Hasto dengan kasus yang dialami politisi PDIP Harun Masiku.
"Lagipula, publik kan tahu kalau di pemilu 2019 lalu, ada komisioner KPU yang ditangkap karena kasus suap. Kan, salah satu pelakunya kader partainya Bang Hasto, Harun Masiku, yang sudah buron 1.000 hari lebih. Tidak ada cerita seperti itu di Pemilu 2009," tuturnya.
Lebih lanjut, terkait dengan pernyataan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam forum Rapimnas Demokrat, menurutnya hal itu sebagai pengingat saja. Terlebih status SBY sebagai bapak bangsa.
"Rakyat menginginkan lebih dari dua pasangan calon yang berlaga di 2024. Namanya Bapak bangsa, wajar saja kalau Beliau mengingatkan, agar para elite politik tidak berupaya mengamputasi harapan rakyat. Apalagi, dengan cara-cara yang tidak demokratis dan menyalahgunakan kekuasaan," ujarnya.
"Tidak perlu terlalu reaktif. Apalagi mengumbar hoaks dan fitnah. Kecuali, kalau memang merasa skenario jahatnya ketahuan," sambungnya.
Sindir SBY Turun Gunung
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi serius soal viralnya pernyataan Presiden ke enam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku siap turun gunung lantaran mencium tanda-tanda kecurangan pada Pemilu 2024.
Hasto menyebut, SBY tidak bijak dengan mengeluarkan pernyataan tersebut. Ia lamtas menyinggung dugaan kecurangan yang terjadi di Pemilu 2009.
"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab," kata Hasto kepada wartawan, Sabtu (17/9/2022).
Menurutnya, era kepemimpinan Suharto tidak ada manipulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), namun menurutnya di era SBY dugaan manipulasi DPT terjadi.
"Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat. Di luar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk," tuturnya.
Selain itu, menurut Hasto, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan, kata dia, terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik SBY.
Kemudian Hasto menyebut, rezim SBY telah mendorong liberalisasi politik melalui sistem Pemilu Daftar Terbuka. Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, kata dia, terjadi zaman SBY.
"Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Paska Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya ‘bubble’ kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant," tuturnya.
Lebih lanjut, Hasto mempersilakan SBY untuk turun gunung. Namun Sekjen PDIP itu justru menyindir SBY dengan menyebut bahwa kekinian Presiden keenam RI tak pernah lagi naik gunung.
"Setahu saya, beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung. Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY," tuturnya.
"Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi," sambungnya.
