SuaraSumut.id - Pengamat militer dan pertahanan Indonesia atau Defence Strategy Forum (IDFS), Septiawan mengatakan bahwa Laksamana TNI Yudo Margono layak menggantikan posisi Jenderal TNI Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada Desember 2022.
Hal itu dinyatakannya menanggapi Presiden Jokowi menunjuk Yudo Margono sebagai calon tunggal panglima TNI.
"Pak Yudo layak untuk menjabat panglima TNI," kata Septiawan, Senin (28/11/2022).
Menurutnya, kesejahteraan prajurit merupakan kunci pembentukan postur TNI yang profesional dalam melaksanakan tugas pokoknya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Baca Juga:Mensesneg Sebut Alasan Jokowi Tunjuk KSAL Yudo Margono Jadi Panglima TNI Adalah Rotasi Matra
"Sosok Laksamana TNI Yudo Margono telah berhasil meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI AL selama masa kepemimpinannya sehingga dapat memberikan efek yang begitu fantastis dalam pembangunan SDM prajurit TNI AL yang berkualitas," tuturnya.
Dengan prestasi pembangunan, kata dia, lebih dari ratusan infrastruktur utama dan penunjang TNI AL di masa kepemimpinannya.
“Tidak salah kalau kita menyematkan titel Bapak Infrastruktur TNI AL. Beliau dengan jeli mengidentifikasi bahwa pondasi utama pembangunan kekuatan TNI AL ada di Infrastruktur dan dengan cepat menerjemahkan dalam roadmap sejak bertugas pada Mei 2020," ujarnya.
Septiawan menegaskan, Yudo juga berhasil membawa perubahan birokrasi di TNI AL dengan terwujudnya "right sizing" organisasi.
"Harapan sangat besar bertumpu pada keberlanjutan setelah ini yaitu peningkatan postur dan alutsista TNI yang semakin berkualitas guna kejayaan maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata lulusan Universitas Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan (FSP) Prodi Diplomasi Pertahanan itu.
Baca Juga:Ditunjuk Jokowi Jadi Calon Panglima TNI, Harta KSAL Yudo Margono Mencapai Rp 17,9 Miliar
Ketua DPR RI Puan Maharani menerima surat presiden tentang calon Panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono yang diusulkan menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang segera memasuki masa pensiun.
Surat presiden tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani. (Antara)
