SuaraSumut.id - Kabar pemecatan seorang staf honorer bernama Eka Myala Dewi yang bertugas di Dinas Inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) bikin heboh. Dia diduga diberhentikan gara-gara suaminya kader PDI Perjuangan.
Hal ini terungkap setelah anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu datang ke rumah staf honorer yang dipecat itu pada 30 Desember 2022 lalu.
Dalam pertemuan itu, Masinton tampak berbincang prihal pemecatan tersebut, dengan suami Eka yang merupakan Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan di Tapteng.
"Kebetulan saya lagi pulang kampung dan saya mendapat laporan kalau istri beliau tadinya kerja di staf honorer Inspektorat Kabupaten Tapanuli Tengah kemudian dua hari yang lalu diberhentikan gara-gara suami di partai politik," kata Masinton dilihat SuaraSumut.id dari unggahan video di akun instagramnya, Rabu (3/1/2023).
Baca Juga:Megawati Gandeng Gibran Disebut Kode Restu Maju Pilgub, Politikus PDIP: Bisa Saja
Dalam video itu, Masinton lalu menanyai Eka mengenai penyebab pemecatan itu. Eka pun memberikan penjelasan.
"Dianggap saya tidak netral, terus katanya suami dekat sama bang Masinton jadi diberhentikan," kata Eka.
Masinton menjelaskan wanita yang diberhentikan itu telah bekerja sebagai staf honorer di Dinas Inspektorat Pemkab Tapteng sejak tahun 2016.
"Istrinya yang selama ini sejak 2016 lalu bekerja sebagai staf honorer di salah satu dinas pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kemudian pada tanggal 28 Desember 2022 lalu dipanggil dan diberhentikan secara paksa hanya karena suaminya ikut partai politik dan berbeda sikap politik dengan pejabat struktural di Pemkab Tapteng," ujarnya.
Masinton mengecam keras tindakan pemecatan yang dianggapnya sebagai bentuk tindakan semena-mena. Ia pun menuding pejabat struktural Pemkab Tapteng terlibat politik praktis.
Baca Juga:Tanggapi Bamsoet, Masinton PDIP Tak Mau Ada Pengulangan Sejarah Era Soeharto Terjadi pada Jokowi
"Dan perilaku norak primitif ini bertentangan dengan semangat demokrasi dimana yang seharusnya aparatur sipil negara yang bagian dari menciptakan layanan publik secara demokratis tidak berlaku semena-mena apalagi berlaku otoriter dan membangun keadaban buat publik dan masyarakat," kecam Masinton.
