SuaraSumut.id - Isu dinasti politik menguat jelang Pilpres 2024, usai capres Prabowo Subianto menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres-nya.
Penetapan putra Presiden Jokowi sebagai cawapres Prabowo, setelah Anwar Usman Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan paman Gibran mengabulkan gugatan capres dan cawapres tetap 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah.
Putusan MK ini dinilai berat sebelah dan sangat khusus ditujukan untuk keponakannya, Gibran Rakabuming bisa menjadi cawapres karena berusia 36 tahun.
Berbagai pihak yang beranggapan jika Jokowi sedang membangun dinasti politik kemudian melayangkan kritik. Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu turut memberikan kritik keras atas kondisi politik saat ini.
Baca Juga:AHY Kumpulkan Ketua DPD di Markas Demokrat Siang Ini, Persiapan Sebelum Jadi Mentan?
Lewat pernyataan tertulis di akun X, Masinton mengatakan jika demokrasi harus diselamatkan, bahkan kalau perlu lewat jalur ekstra parlemen seperti yang terjadi tahun 1998 silam.
"Demokrasi harus diselamatkan. Melalui jalur formal prosedural (pemilu) maupun non pemilu (ekstra parlemen). Itu komitmen kita sejak tahun 98," kata Masinton dilihat Selasa (24/10/2023).
Pernyataan Masinton Pasaribu ini menuai banyak reaksi dari warganet. Ada yang mendukung, namun ada juga yang balik menyentil kalau kondisi saat ini karena lemahnya pengawasan legislatif terhadap pemerintah.
"Hanya ada satu kata: lawan," tulis warganet.
"Basi....kenapa pas waktu si Gibran & Bobby maju Cawali diam saja, sekarang baru pada sadar kemarin kemana saja mas bro," sentil warganet.
Baca Juga:Daerah Terpencil di Sumbar Sasaran Pertama Distribusi Logistik Pemilu 2024
