SuaraSumut.id - Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu memberikan jawaban terkait kabar pemecatan terhadap Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka sebagai kader.
Hal ini disampaikan Adian dalam acara talkshow Catatan Demokrasi di TV One yang cuplikan videonya kemudian diunggah ulang oleh akun X @marquez_93 dilihat SuaraSumut.id, Rabu (25/10/2023).
Awalnya pembawa acara menanyakan terkait Gibran maju dalam Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto, apakah menyalahi AD/ART dan apakah status Gibran otomatis keluar dari PDIP.
"Status Gibran anak Jokowi," kata Adian.
Baca Juga:iQOO 12 Jadi Smartphone Pertama Diperkuat Snapdragon 8 Gen 3
Adian menjelaskan pemecatan kader seratus persen kewenangan milik DPP (Dewan Pimpinan Pusat) dan Ketua Umum PDIP.
"Apapun keputusannya kita serahkan ke DPP dan ketua umum. Tugas saya menggalang suara dan kekuatan untuk memenangkan Ganjar," ujarnya.
"Bagaimana Gibran saya gak pikirkan, bagaimana Jokowi saya gak pikirkan yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara," sambungnya.
Pembawa acara kembali mempertegas apakah Jokowi dan Gibran masih kader PDIP? Adian lalu memberikan penjelasan lebih lanjut.
"Bapak dan anak itu," kata Adian menjawab hubungan Jokowi dan Gibran.
Baca Juga:aespa Ungkapkan Cinta untuk Penggemar Lewat Lagu 'You' di Album Baru 'Drama'
Adian mengaku sampai saat ini belum ada surat pemberhentian buat keduanya sebagai kader PDI Perjuangan. Dirinya juga menegaskan tidak antipati dengan Jokowi.
Ia menceritakan soal adanya permintaan dukungan 3 periode buat Jokowi yang ditolak mentah-mentah oleh PDIP.
"Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta menjadi walikota dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih, minta lagi dapat rekomendasi dikasih lagi," cetus Adian.
"Lalu minta gubernur minta rekomendasi dikasih lagi lalu minta calon presiden minta rekomendasi dikasih lagi, kedua kali dikasih lagi. Lalu, ada minta untuk anaknya dikasih lagi, lalu ada lagi minta untuk menantunya dikasih lagi, dikasihnya banyak bener," tambahnya.
Tapi, Adian mengatakan ketika kemudian ada permintaan 3 periode sikap partainya jelas menolak.
"Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui," katanya.
