SuaraSumut.id - Ratusan warga Desa Sampali menggelar aksi demontrasi ke Kantor PT NDP di Jalan Irian Barat, Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (1/4/2024).
Aksi ini digelar karena masyarakat yang hidup puluhan tahun di Sampali, terancam digusur untuk untuk pembangunan proyek perumahan mewah.
"Kami menggelar aksi damai, menyampaikan 6 tuntutan dalam aksi hari ini," kata Ustaz M Darul, pimpinan aksi Gabungan Kelompok Tani Nusantara kepada SuaraSumut.id.
Dirinya menjelaskan adapun enam tuntutan masyarakat, yaitu negara harus berpihak kepada masyarakat kecil bukan kepada pemodal atau investor.
"Pemanfaatan tanah harus sungguh sungguh membantu usaha mensejahterakan rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial," ujarnya.
Darul menyampaikan bahwa PTPN II telah merger di bawah holding perkebunan di dalam sub holding supportingco per 1 Desember 2023. Sehingga PT NDP sebagai anak perusahaan PTPN II tidak mempunyai kewenangan secara yuridis terhadap lahan yang telah diduduki dan telah menjadi perkampungan selama puluhan tahun.
"Kami sebagai warga negara Indonesia yang dilindungi konstitusi dan ketentuan undang-undang yang berlaku juga berhak mendapatkan hak kepemilikan atas lahan, sebagaimana telah diamanatkan dalam GBHN ΤΑΡ MPR No 11/MPR/1983, tentang pelaksanaan landreform," ungkapnya.
Darul meyampaikan bahwa tindakan dan perbuatan PT. NDP diduga melakukan teror dan intimidasi kepada masyarakat Dusun I hingga Dusun 24, Desa Sampali adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
"Bahwa pembayaran kepada masyarakat yang dilakukan PTPN II maupun PT NDP dengan dalih tali asih adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," cetusnya.
"Patut dipertanyakan uang yang dipergunakan untuk pembayaran tali asih mempergunakan uang siapa? Apakah uang PTPN II, uang PT NDP atau uang pihak pengembang, harus dijelaskan," sambungnya.
Oleh sebab itu, massa mendesak agar KPK mengusut tuntas dugaan korupsi yang dilakukan oleh PTPN II atau PT NDP dikarenakan pengambil alihan lahan atau tanah telah melanggar Undang- Undang.
"Kami juga meminta kepada para penegak hukum baik Kepolisian, dan TNI tidak berpihak kepada pemodal, dalam hal ikut serta mengintimidasi atau menakut-nakuti kami masyarakat kecil," tegasnya.
18 Dusun Terancam Hilang Berganti Perumahan Mewah
Sementara, Anggun Rizal Pribadi selaku kuasa hukum dari masyarakat tani menyampaikan penggusuran terhadap masyarakat yang bermukim di Desa Sampali, terkait dengan proyek perumahan mewah Citraland Deli Megapolitan dengan luas sekitar 800 hektar.
"Ini kemungkinan besar 18 dusun akan hilang dari Desa Sampali. Karena Desa Sampali itu ada 25 dusun, yang sudah tergusur ada dua dusun yaitu Dusun 15 dan Dusun 14," jelasnya.
Rizal mengatakan sebanyak puluhan ribu masyarakat di dusun-dusun berikutnya dari 12 ke 25 kemungkinan besar akan juga habis kena gusur.
"Kalau sekarang sekitar 24 ribu masyarakat yang sudah mempunyai rumah, di luas 860 hektar. Ada pesantren, ada masjid, ada sekolah, ada madrasah, ada gereja, dan ada panti asuhan dan klinik," ungkapnya.
"Oleh karena itu kita akan melakukan perlawanan, mempertahankan hak kita sebagai Warga Negara Indonesia," tambahnya.
Usai menyampaikan aspirasinya, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Terlihat di lokasi petugas kepolisian Polsek Medan Tembung turun mengawal unjuk rasa agar berjalan lancar dan kondusif.
"Hari ini aksi damai, tapi apabila pihak-pihak mereka PT NDP dan PTPN II masih mencoba masuk ke lahan kita, kita akan lakukan perlawanan," pungkasnya.
Kontributor : M. Aribowo
