"Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, Sumut menjadi salah satu daerah penyokong pertumbuhan ekonomi Sumatera secara umum. Oleh karena itu, kami merasa perlu hadir lebih dekat ke masyarakat guna meningkatkan edukasi keuangan (literasi finansial) agar layanan keuangan dapat benar-benar dirasakan masyarakat khususnya nasabah perbankan," ungkapnya.
Untuk penanganan klaim penjaminan di wilayah Sumatera Utara, sejak beroperasi tahun 2005 hingga 31 Maret 2024, LPS telah melakukan penanganan simpanan terhadap 2 bank yang dicabut izin usahanya di Sumut, yaitu BPR Nusa Galang makmur pada tahun 2017 dan BPR Bina Barumun pada tahun 2021.
"Dari kedua BPR tersebut, total simpanan layak bayar sebanyak Rp 10,44 miliar dan total rekening sebanyak 1.295 rekening," ucapnya.
Sejak 2005 hingga April 2024, secara nasional, LPS telah melakukan likuidasi terhadap 132 bank terdiri dari 1 bank umum dan 131 BPR/BPRS, dengan total simpanan layak bayar sebanyak Rp 2,30 triliun dan total rekening sebanyak 342.318 rekening.
Untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam likuidasi dan resolusi perbankan, LPS memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar.
