SuaraSumut.id - Puluhan juru parkir (jukir) di Kota Medan, menggelar aksi menolak sistem parkir berlangganan yang diterapkan oleh Pemkot Medan, Senin (29/7/2024).
Salah satu jukir bernama Rudi mengaku bahwa mereka dipaksa untuk menjual stiker parkir berlangganan. Namun, saat mereka menanyakan honor yang dijanjikan, pihak Dinas Perhubungan Kota Medan tidak memberikan jawaban.
"Kami dipaksa untuk menjual stiker parkir berlangganan. Tetapi ketika ditanya honor ke pihak Dinas Perhubungan Kota Medan diam seribu bahasa alias tidak memberi jawaban," katanya saat orasi di depan gedung DPRD Medan, melansir Antara.
Rudi mengungkapkan bahwa sistem parkir berlangganan ini menyebabkan keresahan, tidak hanya bagi jukir tetapi juga masyarakat luas.
Ia menambahkan bahwa salah satu rekan mereka awalnya dijanjikan honor Rp 2,2 juta per bulan, tetapi kemudian dipotong menjadi Rp 1,9 juta per bulan.
"Kondisi ini telah mengurangi pendapatan kami," ujarnya.
Aksi para jukir ini diterima oleh anggota DPRD Kota Medan Rudiyanto Simangunsong dan Paul Mei Anton Simanjuntak.
Mereka mengaku telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait sistem parkir berlangganan ini.
"Parkir berlangganan ini kami di Komisi IV DPRD Medan belum lama ini sudah kami bahas, tapi sangat kami sayangkan Iswar Lubis sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan tidak hadir," ucap Rudiyanto.
Kedua legislatif ini mengakui, kebijakan parkir berlangganan ini telah menimbulkan keresahan, terutama mereka dari luar Kota Medan tidak bisa parkir akibat tidak ada stiker parkir berlangganan yang berujung keributan.
"Pemkot Medan melalui saudara Wali Kota Medan apa tidak kasihan kepada rakyatnya. Sekarang imbas parkir berlangganan ini membuat kegaduhan. Harusnya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu," kata Paul.
