Pada satu sisi, Shohibul menuturkan, partai lebih mementingkan kekuasaan dan reward awal berupa materi dan janji kekuasaan yang dipersembahkan oleh figur yang diusung dan jejaring kekuasaan di belakangnya. Pada pihak lain, pemilih lebih mementingkan hak-hak konstitusional mereka untuk beroleh pemimpin yang berintegritas.
"Sebetulnya partai dan gabungan partai sangat menyadari masalah ini. Mereka hanya terjebak dalam perburuan kekuasaan dan materi yang tidak pernah terkspose luas," cetusnya.
Ketiga, kata Shohibul, mungkin ada orang yang berusaha membandingkan mudahnya Bobby Nasution menjadi calon Walikota Medan dan menang pada tahun 2020 yang lalu.
Tetapi jangan pernah lupa bahwa bukan hanya suasananya yang akan jauh berbeda, melainkan respek terhadap kekuasaan yang juga sudah sangat jauh berubah saat ini dan apalagi saat Pilkada digelar 27 November nanti.
"Edy Rahmayadi harus segera bergerak cepat. Bina jaringan yang diawaki para insan demokrasi ulet yang mampu menjaga setiap suara di TPS dan arus perjalanannya hingga ke perhitungan akhir di KPU. Bahkan Daftar Pemilih Tetap harus disisir agar tidak ada peluang bermain curang," jelasnya.
Shohibul menyebut sebagai langkah antisipasi, Edy harus mempersiapkan sebaik-baiknya data akurat untuk menghadapi potensi kecurangan yang mungkin saja urusannya harus ditempuh melalui PHPU pada Mahkamah Konstitusi (MK).
Kontributor : M. Aribowo
