- Kehadiran: Persentase kehadiran di tempat kerja.
- Kinerja: Pencapaian target kinerja yang ditetapkan.
- Disiplin: Ketaatan terhadap peraturan dan kode etik.
- Tanggung jawab: Kemampuan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.
- Sumber Dana: TPP umumnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk PNS daerah, dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk PNS pusat.
Perbedaan dengan Tunjangan Kinerja: TPP berbeda dengan Tunjangan Kinerja (Tukin). Meskipun keduanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kinerja PNS, terdapat perbedaan dalam mekanisme dan fokus penilaian. Tunjangan kinerja lebih berfokus pada pencapaian target kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan.
Targetkan PAD Rp 190 miliar
Sementara itu, Pemkab Aceh Barat menargetkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2025 mencapai Rp 190 miliar lebih.
Demikian dikatakan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat, Zulyadi.
"Target penerimaan PAD sebagai salah satu upaya mendukung pembangunan di daerah, dan menjadi modal dalam mencapai tujuan pembangunan daerah," ungkapnya.
Ada pun sumber target PAD pada tahun ini, kata Zulyadi, terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 49,7 miliar, retribusi daerah Rp 14,7 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp4 miliar.
Kemudian sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 122,2 miliar lebih.
Pada tahun 2024 lalu, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga November 2024 di Aceh Barat mencapai Rp 118 miliar lebih, dari target yang dibebankan pada tahun lalu sebesar Rp 162,6 miliar lebih.
Komposisi realisasi PAD tersebut terdiri dari pajak daerah sebesar Rp 26,1 miliar lebih, retribusi daerah sebesar Rp 10,4 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 3,7 miliar lebih.
Kemudian sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 122,2 miliar lebih.
Saat ini Pemkab Aceh Barat terus berupaya menggali sumber pendapatan asli daerah (PAD), yang diharapkan dapat menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam mendukung pembangunan di daerah.
Selain meningkatkan komunikasi dengan sejumlah instansi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, pemerintah daerah juga terus berupa mendukung lahirnya aneka investasi di Aceh Barat dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat dan pembangunan di daerah setempat.
