SuaraSumut.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat berkomitmen memberantasan narkoba. Hal itu dibuktikan dengan menggelar tes urine mendadak untuk tujuh calon pejabat baru di lingkungan pemerintah daerah tersebut.
Langkah ini dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk ketegasan dan contoh nyata dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan aparatur negara.
“Tes urine ini merupakan semangat untuk memberantas narkoba di lingkungan pemerintah daerah,” ujar Bupati Tarmizi, dikutip dari Antara, Jumat (2/5/2025).
Pemeriksaan dilakukan di Kantor Bupati Aceh Barat dan menyasar tujuh nama calon pejabat yang akan mengisi posisi strategis di pemerintahan.
Ketujuh nama tersebut adalah Said Azmi, Husensyah, Kamarlisnur, Mudassir, Erdian Mourny, Khairuzzadi, serta Irfan Murdani.
Menurut Tarmizi, pelaksanaan tes urine pejabat Aceh Barat secara tiba-tiba ini bukan hanya untuk memastikan mereka bebas dari penyalahgunaan narkotika, namun juga menjadi pesan moral bagi masyarakat.
Pemerintah ingin memastikan bahwa para pemimpin yang akan dilantik benar-benar bersih dari zat terlarang.
“Tes ini adalah bagian dari upaya kita untuk memberi contoh kepada publik bahwa pejabat yang diangkat harus bersih dan bebas dari narkoba,” ujar Tarmizi.
Tak hanya berhenti pada level calon pejabat, Pemkab Aceh Barat juga merencanakan perluasan tes serupa kepada seluruh ASN dan tenaga PPPK di bawah naungan pemerintahan daerah.
“Selain kepada calon pejabat baru, tes urine ASN dan PPPK juga akan kita berlakukan secara mendadak dan acak,” tegasnya.
Langkah tersebut memperkuat langkah preventif pemerintah daerah dalam perang terhadap narkoba, terutama di kalangan birokrasi.
Keterlibatan aparat negara dalam peredaran maupun konsumsi narkoba selama ini menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk BNN dan KemenPAN-RB.
Hasil tes yang dilakukan tim medis dari RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh memastikan bahwa seluruh calon pejabat yang diperiksa dinyatakan negatif narkoba. Pemeriksaan dilakukan secara profesional, dengan pengawasan ketat guna menjaga integritas hasilnya.
Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan, hingga akhir 2024 lalu, Aceh termasuk dalam salah satu provinsi dengan tingkat kerentanan peredaran gelap narkoba.
Kondisi geografis yang terbuka dan kedekatannya dengan jalur-jalur laut membuat wilayah ini rentan dijadikan tempat masuk narkotika dari luar negeri.
