- BNPB akan membangun rumah hunian tetap (huntap) disertai sertifikat tanah bagi korban bencana di Aceh, Sumbar, dan Sumut.
- Proses penyiapan huntap memprioritaskan lokasi aman dari bencana berdasarkan koordinasi BNPB dan PVMBG.
- Di Kabupaten Agam, disepakati pembangunan total 518 unit huntap dengan mempertimbangkan kelayakan sosial warga.
SuaraSumut.id - BNPB memastikan korban bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, akan dibangunkan rumah hunian tetap (huntap). Selain itu, para korban juga akan menerima lengkap dengan sertifikat tanah atas nama kepala keluarga.
"Proses penyiapan huntap tidak bisa tergesa-gesa karena menyangkut masa depan warga. Huntap bukan hanya bangunan, tetapi juga harus disertai kejelasan status dan keabsahan tanah," kata Ketua Harian Unsur Pengarah BNPB Ari Lesmana, melansir Antara, Kamis 25 Desember 2025.
Menurut Ari, kepastian hukum melalui sertifikat tanah menjadi bagian penting agar warga terdampak memiliki jaminan tempat tinggal jangka panjang dan tidak kembali hidup dalam ketidakpastian.
BNPB juga berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk memastikan lokasi huntap berada di kawasan dengan tingkat kerawanan bencana yang dapat diterima.
Ia memastikan seperti di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pemerintah daerah telah mengusulkan sejumlah lahan yang akan diproses lebih lanjut sebagai kandidat lokasi rumah huntap melalui mekanisme lintas kementerian.
BNPB sebagai koordinator teknis mengambil langkah pendekatan yang bersifat bottom-up dengan melibatkan wali jorong, wali nagari, dan camat, agar relokasi benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Dari kesepakatan tersebut didapati total 518 rumah hunian tetap yang nantinya bakal dibangun. Jumlah tersebut merujuk unit rumah hunian sementara (huntara) yang sudah disiapkan BNPB tersebar di 16 titik pada enam kecamatan di Kabupaten Agam, dengan Kecamatan Palembayan menjadi wilayah terdampak terbesar.
"Kami menghindari lokasi yang rawan banjir berulang, longsor, atau berada di sempadan sungai serta lereng bukit dengan risiko tinggi,” ujarnya.
Pertimbangan berikutnya adalah kelayakan sosial, termasuk akses terhadap jalan, layanan kesehatan, pendidikan, dan sumber mata pencaharian warga agar kehidupan pascarelokasi dapat berjalan normal.
"Kami ingin memastikan relokasi bukan sekadar memindahkan warga, tetapi memulihkan kehidupan mereka secara bermartabat,” katanya.
