- Ratusan warga berdemo di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara pada 19 Juni 2026 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.
- Massa aksi mendesak mahasiswa dan akademisi agar memahami program tersebut sebagai bentuk nyata amanat konstitusi UUD 1945 Indonesia.
- Gubernur Sumatera Utara menemui massa aksi dan menerima petisi dukungan sebagai wujud komitmen terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
SuaraSumut.id - Ratusan warga yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (LMP MBG) menggelar demo di depan kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Jumat, 19 Juni 2026.
Massa menilai bahwa program MBG merupakan implementasi nyata dari amanat konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Salah seorang orator, dokter Novi mengajak mahasiswa, politisi hingga kelompok yang selama ini mengkritisi program MBG untuk melihat program tersebut dari perspektif konstitusi dan tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.
"Saya ingin menyampaikan kepada anak-anak kami yang mahasiswa, kepada para akademisi, para politisi, dan siapa saja yang menolak Program Makan Bergizi Gratis, mari kita pelajari kembali Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," katanya di hadapan peserta aksi.
Menurutnya, tujuan utama negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ia menilai program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari amanat konstitusi tersebut. Terutama dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi muda Indonesia.
Novi juga mengajak kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk mengkaji program tersebut secara komprehensif berdasarkan landasan konstitusional yang ada.
"Saya kasih tahu sama anak-anak kami yang di UGM, di UI, kalau Anda merasa IP Anda lebih tinggi, merasa otak Anda lebih hebat dari yang lain, sehingga Anda lulus di UI, sama UGM, pelajari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.
Menurutnya, berbagai pasal antara lain Pasal 28 H, Pasal 31, Pasal 33, dan pasal 34 UUD 1945 menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan rakyat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar yang mendukung kualitas hidup yang lebih baik, termasuk pemenuhan gizi bagi anak-anak dan generasi muda.
"Yang pada akhirnya Pak Prabowo ingin negara Republik Indonesia ini menjadi welfare state," ucap Novi.
Tak lama menyampaikan aspirasinya, Gubernur Sumut Bobby Nasution menemui demonstran yang mendukung MBG.
Bobby lalu mengajak perwakilan pengunjuk rasa masuk ke dalam kantor Gubernur Sumut dan menerima petisi tuntutan massa aksi.
"Ini bentuk nyata bahwa kita semua mendukung MBG. Mendukung BGN untuk memperbaiki dan juga mendukung Bapak Presiden untuk meneruskan program-program yang sudah menjadi program prioritas beliau," katanya.
Kontributor : M. Aribowo
