KPK Sebut Ada 9 Kriteria Calon Kepala Daerah yang Jujur dan Berintegritas

Lili berharap ketiga elemen Pilkada (paslon, penyelenggara dan masyarakat) memiliki bekal yang cukup agar mampu melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas dan jujur.

"Buka hanya untuk paslon, penyelenggara juga harus tahu apa yang harus dilakukan pada Pilkada kali ini dan masyarakat paham pemimpin seperti apa yang perlu mereka pilih demi melahirkan pemimpin yang jujur dan berintegritas," tegas Lili.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar terselenggaranya Pilkada yang berintegritas dan jujur. Masyarakat diminta melaporkan semua pelanggaran Pilkada yang mereka temukan kepada Bawaslu.

"Partisipasi masyarakat penting di Pilkada. Bawaslu punya aplikasi Gowaslu untuk melaporkan secara online, tentu masyarakat juga harus menyertakan buktinya dengan jelas. Kita akan memprosesnya selama lima hari dan kemudian kita tentukan itu pelanggaran atau bukan," jelasnya.

Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin menambahkan ada 4 prinsip utama yang dipegang penyelenggara Pilkada yaitu jujur, adil, mandiri dan akuntabel.

Baca Juga: Ditunggu KPK, Jokowi Wajib Laporkan Hadiah Sepeda Lipat dari Daniel Mananta

Dengan menerapkan hal tersebut dia optimis penyelenggara Pilkada mampu bekerja dengan baik dan menghasilkan Pilkada yang berintegritas.

Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah berharap, Pilkada serentak tahun ini mampu melahirkan para pemimpin yang berkualitas. Dengan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pembangunan di Sumut akan berjalan dengan lebih baik.

"Sumut merupakan provinsi dengan penyelenggaraan Pilkada terbesar. Kita tentu ingin Pilkada kali ini melahirkan pemimpin yang berintegeritas, sehingga akan mendorong pembangunan di Sumut dan mampu menyejahterakan rakyat," jelasnya.

Menurut Ijeck, pemimpin yang berkualitas akan menjalani proses Pilkada sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Selain itu, juga memiliki gagasan yang visioner membangun daerah yang dipimpinnya.

Baca Juga: Gegara Polisi Tak Hadir, Sidang Praperadilan Ketua KAMI Medan Ditunda