SuaraSumut.id - Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak, Lamsiang Sitompul mengatakan, ada ribuan pedagang tuak di Sumatera Utara (Sumut) yang akan terdampak jika RUU Larangan Minuman Beralkohol disahkan.
"Kalau kita hitung Lapo tuak di Sumut ini mungkin ada ribuan jumlahnya. Jadi kalau itu (Lapo) ditutup, kan repot," kata Lamsiang Sitompul, Sabtu (14/11/2020).
Menurutnya, pemberlakuan hukuman bagi peminum dan penjual minuman beralkohol khususnya minuman tradisional tidak tepat. Di beberapa wilayah, minuman tradisional telah lekat di kehidupan dan menjadi tulang punggung ekonomi.
"Saya kira kalau sifatnya langsung menghukum, kita tidak terima dong. Tapi kalau sifatnya pengaturan, memang harus diatur," ujarnya.
Baca Juga: Urgensi RUU Larangan Minuman Beralkohol Bagi Muhammadiyah dan PKS
Dikatakan Lamsiang, tidak hanya penjual Tuak yang akan menerima dampaknya, lebih jauh yakni para petani pohon aren sebagai bahan baku pembuatan tuak juga akan terdampak.
"Ada ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya dengan rantai perdagangan itu. Jadi kalau itu (Lapo) ditutup, kan repot. Hukum itu jangan menyulitkan masyarakat," ungkapnya.
Menurutnya, meminum minuman beralkohol tidak serta-merta dinilai sebagai perilaku bermabuk-mabukan.
Meski Lamsiang mengakui jika Sumatera Utara adalah wilayah yang multikultular dan ada agama yang sesuai ajaran mengharamkan minuman keras.
"Sekelompok orang yang tidak meminum alkohol lantaran karena larangan agama atau kemauannya, itu juga harus kita hormati. Itu hak dia dan tidak bisa kita memaksa dia," tegasnya.
Baca Juga: Daftar Tempat Minum yang Tidak Dilarang RUU Minuman Beralkohol
Semestinya, lanjutnya, yang harus diatur adalah penggunaan dan konsumsi dari minuman tersebut.
"Saya pikir pengaturan, agar diatur setiap lokasi yang menjual dan tempatnya. Saya pikir negara harus bijaklah untuk membuat peraturan perundang-undangan," kata dia.
Dia juga berharap kepada pemangku kebijakan dalam setiap peraturan yang berdampak luas, agar melibatkan masyarakat sehingga ada masukan yang diterima sebagai pertimbangan.
"Bisa terjadi resistensi bagi masyarakat. Mungkin ketika penyusunan ini diundangkan, kita atau perwakilan masyarakat lain bisa dilibatkan untuk memberi masukan. Sehingga dapat menjelaskan maksud dan tujuan dari aturan tersebut," pungkasnya.
Kontributor : Muhlis
Berita Terkait
-
Daftar Lowongan Kerja Sopir Pribadi di Sumut
-
Gerindra Minta Hasto Jangan Baper Terkait Pilgubsu 2024: Bobby Nasution Solusi Pembangunan di Sumut
-
Berapa UMP Sumatera Utara 2025? Berikut Simulasi Hitungannya
-
Viral Ayah di Padangsidimpuan Minta Bantuan Prabowo, Anaknya Jadi Tersangka Gegara Terima Video Asusila
-
5 Lowongan Kerja Pabrik Medan Terbaru: Cek Posisi dan Kualifikasinya!
Terpopuler
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Eliano Reijnders Ungkap Rencana Masa Depannya, Berniat Susul Tijjani Reijnders
- Seharga Raize tapi Mesin Sekelas Innova: Yuk Simak Pesona Toyota Frontlander
- Crazy Rich Kalimantan, Begini Mewah dan Mahalnya Kado Istri Haji Isam untuk Ulang Tahun Azura
- Bayern Munchen Pampang Foto Nathan Tjoe-A-On, Pindah ke Bundesliga Jerman?
Pilihan
-
Viral Pertamax Dituding Jadi Biang Rusaknya Fuel Pump Mobil, ITB Sampai Dipanggil
-
MR.DIY Mau Melantai Bursa di BEI, Ini Harga Saham dan Jadwal IPO
-
Diskusi OIKN dan BPK RI: Pembangunan IKN Harus Berlanjut dengan Tata Kelola yang Baik
-
1.266 Personel Diterjunkan, Polres Bontang Pastikan Keamanan di 277 TPS
-
Masa Tenang, Tim Gabungan Samarinda Fokus Bersihkan Alat Peraga Kampanye
Terkini
-
Pemenuhan Hak Asuh Anak Belum Jadi Prioritas Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024
-
Kabar Baik dari Mendag Budi Santoso, Harga Minyakita Turun Pekan Ini
-
Oknum ASN Rudapaksa Pelajar SMP hingga Hamil di Padangsidimpuan
-
Ribuan Warga Terdampak Banjir Bandang Tapanuli Selatan
-
H-2 Pencoblosan, Elektabilitas Bobby-Surya Unggul Jauh di Pilgub Sumut 2024