Pembayaran baru dapat dilakukan setelah dilakukan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perubahan tersebut tentu melakukan perubahan anggaran.
"DPA memang sudah disahkan 16 Desember 2020. Hanya saja ada kekeliruan antara Dinkes dan RSUD Pirngadi Medan," bebernya.
Kendala lain adalah dana Rp 9 miliar masuk ke kas Pemko Medan pada 23 Desember 2020. Namun, dana tersebut belum bisa menolong para nakes karena belum terekap dalam APBD Kota Medan dan harus disahkan terlebih dahulu.
Total dana nakes yang harusnya diterima dari APBN Rp 27 miliar dan yang telah diterima Pemko Medan Rp 15 miliar. Uang itu tetap saja belum bisa memenuhi tuntutan nakes meski secara data dana tersebut ada.
"Ini lah yang tidak sempat terbayarkan. Uang dari APBN sudah masuk, tapi masuknya telat. Ini yang kita cari solusinya, hak nakes tidak hilang," cetusnya.
Kontributor : Muhlis
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun