SuaraSumut.id - Seorang pensiunan PNS bernama Tutup Arna Hutagalung mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut.
Ia menyebut belum menerima uang pensiunan sejak setahun lebih. Sebelum pensiun November 2019, Tuty bekerja sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Simalingkar.
Saat itu, pegawai yang berada di bawah naungan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), anggota diharuskan membayar iuran setiap bulannya.
Tuty telah berulang kali mendatangi BKD Pemko Medan untuk meminta dana pensiunan yang menjadi haknya itu.
"Saya kan sudah ambil SK dari Dinas Kesehatan Kota Medan sebagai keterangan telah pensiun. Seharusnya setelah itu ke BKD untuk dana pensiunan Korpri itu," katanya, dilansir dari digtara.com--jaringan suara.com, Rabu (14/4/2021).
Saat ia mencoba meminta haknya, jawaban yang didapat bahwa dana itu tidak bisa dicairkan. Alasannya, kepengurusan Korpri saat itu belum terbentuk lagi.
"Saya sempat dibawa ke Kabag dan kemudian dijawab Sekda belum membentuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Kalau sudah dibentuk baru dicairkan," ujarnya.
Sumihar, pensiunan Dinas Kesehatan Kota Medan, yang sudah tiga tahun pensiun mengalami hal serupa dengan rekannya Tuty.
Ia mengatakan, alasan yang sama tetap ia dapati ketika menanyakan apa yang menjadi haknya ke Pemko Medan.
Baca Juga: Honor Dinar Candy di TV Kalah Jauh saat Jadi DJ
"Alasan pihak BKD belum ada diangkat ketua, sekretaris, dan bendahara Korpri. Itu terus alasannya," katanya.
Tekait haknya yang belum diterima, keduanya sudah melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut pada 12 April 2021.
Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) Edward Silaban, mengaku telah menerima laporan tersebut. Saat ini, laporan sedang dalam proses pemeriksaan.
"Laporannya sudah kita terima, sudah kita mintai keterangan-keterangan. Termasuk itu SK mereka, SK PNS pertama dan pensiunannya itu. Bukti iurannya itu juga sudah ada, lalu sedang kita pelajari berkasnya dan sedang verifikasi, ketika sudah lengkap, nanti akan kita tindak lanjuti," tukasnya.
Berita Terkait
-
Gubsu Edy dan Pertamina Dilaporkan ke Ombudsman, Gegara BBM Nonsubsidi Naik
-
Ombudsman Lampung Temukan kasus Penahanan Ijazah di Sekolah
-
Ombudsman Minta Menko Airlangga Tunda Rencana Impor Beras 1 Juta Ton
-
Ombudsman: Ada Potensi Maladministrasi Kebijakan Impor Beras Pemerintah
-
Ombudsman Sumbar Tutup Layanan Pengaduan Langsung, Ini Penyebabnya
Terpopuler
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
Pilihan
-
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok Pukul 10.00
-
Tangis di Kantor Wapres: Momen ASN dan Sespri Saling Peluk dan Salaman Jelang Gibran Mundur
-
Tunggu Prabowo Mendarat di Halim, Gibran Sampaikan Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres
-
Gibran Rakabuming Mundur dari Posisi Wakil Presiden Malam Ini
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
Terkini
-
Ketua Ormas Jadi Tersangka dan Ditahan Polrestabes Medan, Apa Perkaranya?
-
Bikin Resah Warga, BNNP Sumut Gerebek Barak Sabu di Medan, 2 Ditangkap
-
Polisi Hentikan Penyidikan Kematian Winda Lorenza Eks Istri Polisi di Medan
-
Siswa SDN Longkotan Diajak Peduli Lingkungan Lewat Edukasi Pengelolaan Sampah
-
Sudah Resign September, Apakah Masih Bisa Dapat BSU 2026 Rp900 Ribu?