SuaraSumut.id - Warga di Kota Medan dinilai banyak tak sanggup membayar iuran BPJS secara mandiri. Hal ini dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu, banyak yang tidak lagi memiliki fasilitas BPJS karena di PHK dari tempat mereka bekerja.
Hal tersebut dikatakan anggota DPRD Medan Rudiawan Sitorus, melansir digtara.com--jaringan suara.com, Rabu (20/10/2021).
"Permasalahan ini kami temukan dalam reses dan sosialisasi peraturan daerah di beberapa kawasan di Dapil I Kota Medan. Warga menyampaikan sudah tidak mampu membayar iuran BPJS secara mandiri karena masalah perekonomian," katanya.
Anggota Komisi III DPRD Medan ini mengaku, warga juga banyak yang tidak lagi terdaftar kepesertaan di BPJS Kesehatan karena sudah kehilangan pekerjaan.
Baca Juga: Belum Ada Instruksi Resmi, Pengelola Wisata di Bantul Urung Berani Buka
"Adalagi warga yang menyampaikan tidak lagi memiliki fasilitas BPJS Kesehatan karena sudah tidak lagi bekerja, sebelumnya mereka mendapat fasilitas BPJS sekeluarga dari perusahaan," katanya.
Ia mengaku, banyak warga harus menguras uang hingga ratusan ribu setiap bulannya untuk membayar iuaran BPJS.
"Ada satu keluarga harus membayar lima orang, paling sedikit tiga orang. Karena kehilangan pendapatan dan pekerjaan mereka terpaksa tidak lagi membayar BPJS Kesehatan," katanya.
Dalam menyelesaikan persoalan ini ke depan, Pemkot Medan memang memiliki program BPJS Kesehatan gratis yang anggarannya ditanggung APBD. Namun demikian, anggaran yang ada tidaklah cukup jika Pemko Medan tidak memiliki data yang baik dan jelas.
"Kita mengapresiasi program jaminan kesehatan gratis Pemko Medan yang sudah digulirkan sejak lama, kemudian dengan adanya penambahan di tahun-tahun ke depan. Hanya saja, program tersebut harus didukung dengan pendataan yang jelas," katanya.
Baca Juga: 9 Artis Punya Resort dan Hotel, dari Hotman Paris sampai Reino Barack
Pemerintah Kota Medan diharapkan melakukan pendataan yang valid di masyarakat dalam menyikapi persoalan ini.
"Ini harus menjadi catatan bagi Pemkot Medan, pendataan masyarakat harus benar-benar dilakukan sehingga hasilnya bisa mendukung pencapaian program yang tepat sasaran," tukasnya.
Berita Terkait
-
Misteri Kematian Rico Pasaribu Terkuak? Sidang Perdana Besok, Peran Koptu HB Jadi Sorotan
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
-
Sosialisasikan Standar Pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan Pastikan Layanan Cepat dan Tepat
-
Tiga Kru tvOne yang Meninggal Akibat Kecelakaan di Tol Pemalang Terima Manfaat BPJS Ketenagakerjaan
-
PPN Naik 12%, Ekonom Core: It's Not a Good Timing
Terpopuler
- Diminta Cetak Uang Kertas Bergambar Jokowi, Reaksi Bank Indonesia di Luar Prediksi: Kalau Gitu...
- Ragnar Oratmangoen Akui Lebih Nyaman di Belanda Ketimbang Indonesia: Saya Tidak Menonjol saat...
- Warga Jakarta Jangan Salah Nyoblos Besok, YLBHI Bongkar 'Dosa-dosa' Cagub Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun
- Pelatih Jay Idzes: Saya Tidak Senang, Ini Memalukan!
- Pratiwi Noviyanthi Ditinggal Pengacara Usai Tak Mau Selesaikan Kisruh Donasi Pengobatan Agus Salim
Pilihan
-
Harga MinyaKita Mahal, Mendag "Lip Service" Bakal Turunkan
-
Mahasiswa Universitas Lampung Ajak Warga Gotong Royong Peduli Lingkungan
-
Jangan Lewatkan! Amalan Malam Jumat untuk Perlindungan dari Fitnah Dajjal
-
Setelah Pilkada, Harga Emas Antam Meroket Jadi Rp1.513.000/Gram
-
Mempelajari Efektivitas Template Braille pada Pesta Demokrasi
Terkini
-
110 TPS di Sumut Gelar Pemungutan Suara Susulan Akibat Banjir
-
Edy-Hasan Keok di TPS Bobby Nasution, Ini Hasilnya
-
Hasil Pilgub Sumut 2024: Edy Rahmayadi Unggul di TPS Kediamannya
-
Tim SAR Brimob Polda Sumut Evakuasi Warga Terjebak Banjir di Medan
-
5 Warga Diduga Terlibat Politik Uang di Pilkada Banda Aceh 2024 Ditangkap