Gubernur Edy Rahmayadi Keluhkan APBD Sumut Lebih Kecil Ketimbang Jatim

SuaraSumut.id - Gubernur Sumut Edy Rahmayadi keluhankan soal APBD di Sumatera Utara yang hanya Rp 14 triliun. APBD ini dianggap terlalu kecil jika melihat panjangnya jalan di Sumut.

Apalagi jika dibandingkan dengan APBD Jawa Timur Rp 32 triliun dengan panjang jalan provinsi 2,3 kilometer.

"Ini seperti ada yang salah karena dengan 33 daerah dan luas areal perkebunannya tiga juta hektare lebih, itu terlalu kecil dibandingkan Jawa Timur yang 2,3 ribu kilometer jalan provinsinya dengan APBD Rp 32 triliun (2021)," kata Edy, melansir Antara, Minggu (6/2/2022).

Pembangunan di Sumut membutuhkan sentuhan anggaran yang besar. Seperti infrastruktur jalan provinsi dengan panjang 3.000,5 km. Di mana 75 persennya dalam kondisi mantap dan 25 persen masih butuh sentuhan.

Padahal jika dihitung di Sumut terdapat banyak BUMN yang beroperasi, khususnya perusahaan perkebunan serta bidang lainnya yang beroperasi menggunakan jalur jalan provinsi maupun jalan kabupaten.

"Kebun itu menggunakan jalan dan untuk memperbaiki itu wewenangnya adalah provinsi (pemerintah provinsi). Tetapi uang untuk memperbaikinya itu nggak ada. Jadi jalan yang terjelek itu di sini. Tadi saya sampaikan juga sama Pak Presiden (saat kunjungan ke Sumut)," ujarnya.

Hal itu pula menjadi laporan Edy kepada Presiden, di mana petani dari Kabupaten Karo mengantar jeruk sebanyak satu ton ke Istana Negara sebagai bentuk protes akibat jalan kabupaten di daerahnya dalam kondisi cukup parah dan sulit dilalui.

"Karena anggaran Pemerintah Kabupaten Karo sangat terbatas. Begitu juga saat diminta bantuan ke Pemprov, pun belum bisa dibantu karena APBD provinsi juga begitu kecil," ungkapnya.

Begitu juga dengan pengembangan lokasi permukiman di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun. Serta masalah pertanahan yang memerlukan kepastian agar investor merasa aman untuk menanamkan modalnya di Sumut.

Baca Juga: Melaju ke 16 Besar Piala FA, Antonio Conte Puji Komitmen Pemain Tottenham

"Termasuk pengelolaan lahan HGU yang sempat diambil sepihak oleh sejumlah oknum, dan penyelesaian (pendistribusian) lahan eks HGU sebanyak 5.800 Ha yang belum juga tuntas sejak belasan tahun lalu," tukasnya.