Buruh Geruduk DPRD Sumut: Kami Tak Mau Revisi, Cabut Permenaker JHT!

SuaraSumut.id - Buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Melawan "Jahat 56 Tahun" menggeruduk kantor DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rabu (23/2/2022).

Mereka meminta agar wakil rakyat mendukung buruh terkait dengan tuntutan agar dicabutnya Peraturan Menteri Tenagakerja (Permenaker) No 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT).

"Hari ini kami menyatakan untuk terus melakukan perlawanan terhadap Permenaker ini, sampai Permenaker ini dicabut," kata Tony Rickson Silalahi, Sekjen DPW FSPMI Sumut.

Ia mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan wacana Presiden Jokowi yang menyampaikan untuk merevisi Permenaker JHT.

Baca Juga: Profil dan Biodata RRQ Skylar, Jungler Kebangaan RRQ

"Kami tidak setuju dengan wacana Presiden Jokowi yang menyatakan Permenaker ini akan direvisi," katanya.

"Kami minta Permenaker ini harus dicabut karena uang JHT di Permenaker ini uang buruh, tidak satupun ada uang pemerintah," sambungnya.

Pecat Menaker Ida Fauziah

Selain itu, buruh juga meminta Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziah agar segera dipecat.

"Karena beliau ini semenjak menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja tidak satupun kebijakannya yang benar-benar berkeadilan dan mensejahterakan buruh di Indonesia," ujarnya.

Baca Juga: Saksi Ungkap Munarman Sempat Aktif di TP3 Laskar FPI, Terlibat Pembuatan Buku Putih

Ia membeberkan, di Sumatera Utara masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya memberikan perlindungan kepada buruh dalam bentuk BPJS, mestinya Menaker fokus mengurus itu.