Pria Ini Ditangkap Usai Ancam Penggal Penghina Nabi Muhammad

SuaraSumut.id - Seorang pemuda di Kashmir, India, ditangkap karena mengunggah video berisi ancaman memenggal mantan juru bicara partai BJP yang telah membuat komentar menghina tentang Nabi Muhammad.

Video yang beredar di YouTube telah ditarik oleh pihak berwenang. Langkah itu diambil sebagai upaya meredam kerusuhan yang meluas di negara itu.

Warga Muslim telah turun ke jalan-jalan untuk memprotes komentar anti Islam oleh dua anggota Bharatiya Janata Party (BJP), partai Hindu nasionalis pendukung Perdana Menteri Narendra Modi.

BJP menonaktifkan juru bicara Nupur Sharma dan memecat petinggi partai lainnya, Naveen Kumar Jindal, atas komentar kontroversial mereka tentang kehidupan pribadi Nabi Muhammad.

Baca Juga: Klaster Baru Covid-19 Muncul di Shanghai, Sejumlah Pejabat Dipecat

Polisi telah mengajukan tuntutan kepada dua mantan petinggi BJP itu. Komentar keduanya telah mengundang kemarahan sejumlah negara Muslim, menciptakan tantangan diplomatik sangat besar bagi pemerintahan Modi.

Negara-negara seperti Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman, Iran –mitra-mitra dagang utama India– telah menyampaikan protes lewat perwakilan diplomatik mereka dan menggunakan media sosial untuk menuntut permintaan maaf dari pemerintah India.

Kementerian luar negeri India mengatakan pekan lalu bahwa cuitan dan komentar di media sosial tidak mencerminkan pandangan pemerintah. Bentrokan yang dipicu oleh komentar penghinaan itu marak terjadi di seluruh India.

Sejumlah kalangan di komunitas Muslim minoritas memandang komentar itu sebagai contoh terbaru dari tekanan dan penghinaan pemerintah BJP dalam berbagai isu, mulai dari kebebasan beribadah hingga pemakaian hijab.

Dua remaja tewas ketika para pemrotes bentrok dengan polisi di kota Ranchi pekan lalu. Kerusuhan sporadis di negara bagian Uttar Pradesh memaksa polisi untuk menangkap lebih dari 300 orang.

Baca Juga: 4 Kualitas Wanita yang Disukai Alpha Male, Punya Kepercayaan Diri Tinggi!

Di negara bagian Bengal Barat, pihak berwenang menggunakan undang-undang darurat untuk melarang orang berkumpul di ruang publik di distrik industri Howrah sampai 16 Juni.