Janji Mahfud Perjuangkan Kebebasan Ibadah-Pemberantasan Korupsi Jika Menang Pilpres 2024

SuaraSumut.id - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri kampanye akbar bertemakan Hajatan Rakyat di Lapangan Astaka, Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (28/1/2024).

Dalam orasi politiknya, Mahfud MD menyinggung beberapa hal, mulai dari hak azasi manusia (HAM) tentang perlindungan beribadah, kondisi petani, nelayan, lapangan pekerjaan hingga maraknya korupsi.

Awalnya, Mahfud menyampaikan bahwa dalam sehari di Sumut, dirinya menghadiri kampanye di empat titik.

"Hari ini di sekitar Kota Medan saja ada ada empat kampanye, pertama di sini (Lapangan Astaka), kedua di Istana Maimun, Belawan, tadi saya ke Simalungun. Sebentar lagi saya terbang ke Asahan untuk menyapa rakyat Sumatera Utara," kata Mahfud.

Di hadapan ratusan pendukungnya, Mahfud berjanji akan memperjuangkan lima poin bersama Ganjar Pranowo jika menang Pilpres 2024.

"Pertama, melindungi hak asasi di bidang peribadatan kepada semua pemeluk agama tanpa pandang bulu dan tanpa pandang mayoritas dan minoritas, semuanya harus dilindungi," ujarnya.

Mahfud menyampaikan izin rumah ibadah akan diatur kembali agar pembangunannya menjadi lebih sederhana dan memberi perlindungan terhadap HAM. Selanjutnya, Mahfud juga menyinggung soal kondisi infrastruktur di Sumut yang belum baik.

"Saya mendapatkan catatan dari beberapa daerah di Sumatera Utara ini infrastruktur masih belum baik, sehingga perlu diperbaiki," jelasnya.

"Jalan-jalan, jembatan, gedung-gedung yang diperlukan untuk pelayanan publik itu semua harus diperbaiki," sambungnya.

Mahfud juga siap memperjuangkan nasib petani dan nelayan yang saat ini belum sepenuhnya mendapatkan kesejahteraan.

"Catatan juga dari kami tim Ganjar-Mahfud, para petani sekarang sudah berkurang jumlahnya lahan pertanian berkurang karena dijadikan lahan Industri, para petani berkurang jumlahnya karena mereka gak bangga lagi menjadi petani, subsidi terkadang tidak sampai kepada petani," jelasnya.

Menurut catatan Tim Ganjar-Mahfud, kredit macet dari petani dan nelayan jumlahnya mencapai Rp 687 miliar.

"Ini kredit macet di mana petani diberi pinjaman agar pertaniannya bagus, agar usahanya sebagai nelayan bagus, tapi kredit macet," cetusnya.

Mahfud juga menyampaikan soal lapangan pekerjaan dan meniadakan bekingan dalam mencari kerja yang mempersulit masyarakat.

"Nanti insya Allah prioritas melakukan penegakkan hukum dengan adil dan pemberantasan korupsi. Kalau korupsi bisa kita kurangi sebesar mungkin maka subsidi untuk keperluan rakyat akan mudah kita dapatkan," tukasnya.

Kontributor : M. Aribowo