Anggota Brimob Polda Aceh Gabung dengan Tentara Bayaran Rusia Usai Desersi

SuaraSumut.id - Seorang anggota Brimob Polda Aceh Bripda Muhammad Rio diduga bergabung dengan tentara bayaran di Rusia. Ia berangkat ke luar negeri setelah tidak masuk dinas tanpa keterangan (Desersi) sejak 8 Desember 2025.

Rio diketahui bergabung dengan tentara bayaran Rusia setelah mengirim pesan WhatsApp kepada anggota Provos Satbrimob Polda Aceh, Kasi Yanma, serta PS Kasubbagrenmin, pada Rabu, 7 Januari 2026.

"Pesan WhatsApp tersebut berupa dokumentasi foto dan video menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah bergabung dengan divisi tentara bayaran Rusia serta menggambarkan proses pendaftaran hingga nominal gaji yang diterima dalam mata uang rubel yang dikonversi ke rupiah," kata Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdiyanto, melansir Antara, Sabtu, 17 Januari 2026.

Sebelum menerima pesan tersebut, kata Jiko, personel Siprovos Satbrimob Polda Aceh telah mencari Rio ke rumahnya maupun orang tuanya. Provos juga telah dua kali melayangkan surat panggilan. Tak hanya itu, Brimob juga menerbitkan daftar pencarian orang (DPO).

"Terkait dengan absennya yang bersangkutan dalam dinas, Polda Aceh telah mencarinya. Selain itu, juga telah dilayangkan surat panggilan sebanyak dua kali. Satbrimob Polda Aceh juga menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) atau DPO," ujarnya.

Joko menjelaskan, Polda Aceh juga mengantongi sejumlah bukti berupa foto dan video, data paspor, serta data penumpang pesawat.

Berdasarkan data tersebut, diketahui Rio tercatat melakukan perjalanan dengan rute penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) menuju Bandara Internasional Pudong, Shanghai (PVG) pada 18 Desember 2025.

Kemudian, Rio melanjutkan perjalanan menuju Bandara Internasional Haikou Meilan (HAK) pada 19 Desember 2025.

"Yang bersangkutan tidak serta-merta meninggalkan tugas dan langsung pergi ke luar negeri untuk menjadi bagian dari militer Rusia," ungkapnya.

Sebelumnya Rio memiliki telah memiliki riwayat pelanggaran kode etik profesi Polri hingga disidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) atas kasus perselingkuhan hingga menikah siri.

"Putusannya saat itu sanksi administratif berupa mutasi demosi selama dua tahun dan penempatan di pelayanan markas atau yanma Brimob. Putusan melalui sidang KKEP tertanggal 14 Mei 2025," katanya.