Strategi Konservasi Agincourt Resources Sudah Memenuhi Prinsip Hierarki Mitigasi

SuaraSumut.id - Strategi konservasi PT Agincourt Resources di area tambang yang berdekatan dengan ekosistem Batang Toru dinilai sudah mengikuti prinsip hierarki mitigasi yang mencakup menghindari, meminimalkan, memulihkan, lalu offset bila diperlukan.

Hal ini dikatakan oleh salah satu anggota Biodiversity Advisory Panel (BAP), Onrizal Ph.D menanggapi adanya sinyal pemerintah yang akan mengevaluasi keputusan pencabutan izin Tambang Emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR).

"Langkah itulah yang dituangkan dalam Biodiversity Strategy and Action Plan/BSAP PTAR pada 2022," katanya dalam keterangan yang diterima, Sabtu, 21 Februari 2026.

Pencabutan izin Tambang Emas Martabe semula diumumkan Satuan Tugas PKH menyusul bencana hidrometeorologi yang melanda kawasan Sumatera, terutama di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. PT AR termasuk dalam 28 perusahaan yang izinnya dicabut, yang disebutkan dalam upaya penertiban usaha berbasis sumber daya alam.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia Bahlil di Istana Negara, pada Rabu, 11 Februari 2026 mengaku persoalan evaluasi telah dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto. Presiden, kata Bahlil, mengarahkan agar dilakukan pengecekan menyeluruh terhadap operasional PT AR.

“Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Dan kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional,” ujarnya saat itu.

Bahlil juga menegaskan tidak ada lobi yang memengaruhi keputusan pemerintah terkait kelanjutan operasi tambang Martabe.

Onrizal yang merupakan Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU), menuturkan program lingkungan yang dipublikasikan PT AR mencakup penetapan areal konservasi 5.700 hektare (refugia di wilayah Kontrak Karya dan biodiversity offset di luar tambang).

Hal ini termasuk penguatan konektivitas seperti jembatan arboreal serta monitoring satwa dengan camera trap dan survei lapangan. PTAR juga sudah melakukan rehabilitasi lahan, pengelolaan pascatambang, dan kolaborasi riset/edukasi sebagai bagian dari paket pengelolaan biodiversitas.

Onrizal menegaskan, BAP sendiri diposisikan sebagai panel ilmiah eksternal (di luar manajemen PTAR) independen yang memberi peer review dan nasihat strategis, bukan pelaksana operasional di lapangan. Berdiri sejak tahun 2019, BAP terdiri dari empat ilmuwan yang ahli di bidang ekosistem hutan dan konservasi orangutan.

Tugasnya menilai studi dan rencana kunci seperti BSAP, survei flora-fauna, rancangan mitigasi dan offset serta memberi rekomendasi perbaikan berbasis bukti. Independensi BAP dijaga melalui mandat untuk menyampaikan pandangan profesional secara otonom, termasuk menyatakan ketidaksetujuan, serta kebebasan menentukan pendekatan ilmiah yang diperlukan.

"Nah sejauh ini saran BAP dalam strategi konservasi di Batang Toru sudah dilakukan Martabe. PTAR telah menindaklanjuti saran BAP," ujarnya.

Dia memberi contoh, PT AR sudah melakukan sejumlah tindakan, seperti konektivitas satwa, monitoring, refugia/offset, dan praktik inspeksi pra-pembukaan lahan konsisten dengan rekomendasi/saran BAP.
PT AR bahkan membatalkan pengembangan Tailings Management Facility (TMF) East setelah ada saran BAP untuk menunda pengembangan TFM East itu karena masih perlu data.

"PTAR bukan saja membatalkan pembukaan TMF East, bahkan menjadikannya kawasan konservasi di areal Tambang Emas Martabe yang sekarang menjadi bagian dari areal 2.000 refugia di sekitar areal aktif tambang," ujar Onrizal.

Dia menyebutkan, sejauh ini PTAR sudah melakukan berbagai upaya untuk kawasan biodiversity offsite. Walau bukan kewajiban perusahaan tambang, PTAR tetap melakukannya.

"Kalau nanti izinnya dipulihkan lagi, BAP meminta PTAR tetap konsisten dengan apa yang dilakukan selama ini, " katanya.