- Enam warga Pakistan dideportasi dari Banda Aceh karena melanggar izin tinggal terbatas yang diperoleh melalui data tidak benar.
- Pendeportasian dilakukan melalui Bandara Kualanamu pada 27 hingga 29 Maret 2026 menuju Lahore, Pakistan.
- Tindakan administratif keimigrasian ini merupakan tindak lanjut operasi intelijen Imigrasi Banda Aceh pada Februari 2026.
SuaraSumut.id - Enam orang warga negara Pakistan dideportasi karena melanggar izin tinggal di wilayah Republik Indonesia. Keenamnya berinisial MY, SY, SB, MNJ, MRL, dan MGR. Seluruhnya merupakan satu keluarga yang sebelumnya tinggal di wilayah Banda Aceh, Aceh.
Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Rudianto Girsang mengatakan, pendeportasian dilaksanakan melalui Bandara Kualanamu ke Kuala Lumpur dan selanjutnya ke Lahore di Pakistan.
"Pendeportasian dilakukan beberapa hari sejak Jumat (27/3) hingga Minggu (29/3)," katanya, melansir Antara, Selasa, 31 Maret 2026.
Rudianto Girsang menyebutkan pendeportasian merupakan pelaksanaan terhadap tindakan administratif keimigrasian (TAK). Deportasi merupakan tindak lanjut operasi intelijen Keimigrasian pada 26 dan 27 Februari 2026 di Kota Banda Aceh.
Pada saat itu, kata Rudianto Girsang, tim intelijen Imigrasi Banda Aceh menemukan dugaan pelanggaran keimigrasian atau izin tinggal yang dilakukan MY beserta keluarganya.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan, MY beserta keluarganya diketahui tinggal di Indonesia menggunakan izin tinggal terbatas atau ITAS, dengan MY sebagai investor. Sementara, anggota keluarga lainnya menggunakan skema penyatuan keluarga," katanya.
Namun demikian, kata Rudianto Girsang, ditemukan indikasi bahwa yang bersangkutan diduga dengan sengaja memberikan data atau keterangan yang tidak benar guna memperoleh visa atau izin tinggal di Indonesia.
Berdasarkan temuan tersebut, izin tinggal MY dan keluarga dibatalkan sejak 25 Maret 2026. Selanjutnya, terhadap MY dan keluarga dikenakan TAK berupa deportasi serta penangkalan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
"Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing akan terus diperketat guna menjaga kedaulatan negara serta penegakan hukum keimigrasian," katanya.
Berita Terkait
-
Naik Maung, Prabowo Disambut Hangat Ribuan Warga Pembentang Merah Putih 24 Km di Aceh
-
Prabowo ke Aceh, Saksikan Pembentangan Merah Putih Sepanjang 24 Kilometer
-
Gus Ipul: Presiden Prabowo Targetkan 500 Sekolah Rakyat Untuk 1 Juta Siswa
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Kasatgas Tito Serahkan Sejumlah Bantuan di Nagan Raya
-
Pengacara Tegaskan Jaksa Sudah Akui Silmy Karim Tak Kena OTT KPK
Terpopuler
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Cara Cepat Mencairkan Bunga Es di Kulkas, Ini Trik Mudahnya!
- Amien Rais Minta Jokowi Pensiun Politik, Gunakan Kekayaan untuk Bantu Pengangguran
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Naik Bus Bawa 20,7 Kg Sabu, 2 Warga Bogor Dibekuk Polisi di Tol Kisaran
-
Dampingi Wamen PANRB, Kakanwil Imigrasi Sumut Pastikan Kualitas Pelayanan di Kanim Kualanamu
-
Bobby Nasution Dukung Keputusan Gibran Mundur dari Wapres
-
PNM Medan Dorong Nasabah Mekaar dan ULaMM Naik Kelas
-
Kasur Mulai Amblas? Ini 5 Cara Mengatasinya agar Nyaman