- Beredar narasi hoaks di media sosial yang mengklaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mewajibkan masyarakat menggunakan motor listrik.
- Pemerintah memastikan tidak pernah mengeluarkan kebijakan wajib penggunaan motor listrik maupun sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhinya.
- Pemerintah Indonesia hanya mendorong transisi energi melalui strategi jangka panjang untuk mencapai target Net Zero Emission nasional.
SuaraSumut.id - Bahlil Lahadalia kembali menjadi sorotan setelah beredar unggahan yang menarasikan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tersebut mewajibkan seluruh rakyat Indonesia menggunakan motor listrik.
Bahkan, dalam unggahan itu disebutkan bahwa masyarakat yang tidak mau beralih ke kendaraan listrik dipersilakan keluar dari Indonesia.
Narasi tersebut menyebar luas di platform Facebook dan memicu berbagai reaksi dari warganet.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Bahlil: Rakyat Indonesia Wajib Pakai Motor Listrik Yang Ga Mau Ganti Silahkan Keluar Dari Indonesia”
Unggahan tersebut juga diberi narasi:
“Aneh tapi nyata inilah inilah kebijakan pejabat di negeri ini sulit untuk di terima akal sehat.
Rakyat Indonesia harus wajib pakai motor listrik jika GK mau silahkan kluwar dari negeri ini,, salam waras”
Namun, benarkah Bahlil mewajibkan seluruh masyarakat menggunakan motor listrik?
Lalu, benarkah pemerintah mewajibkan masyarakat menggunakan motor listrik? Berikut penelusuran fakta sebenarnya.
Berdasarkan penelusuran, Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Kementerian ESDM maupun pihak Istana yang menyatakan kewajiban penggunaan motor listrik bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah, dilansir dari Antar, memang mendorong percepatan transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE), terutama di tengah dinamika global seperti konflik di Timur Tengah yang berdampak pada distribusi energi.
Namun demikian, kebijakan itu bersifat imbauan dan strategi jangka panjang, bukan kewajiban yang memaksa masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga memastikan stok BBM tetap aman serta menerapkan berbagai langkah efisiensi energi, seperti kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi ASN, pembatasan perjalanan dinas, hingga penguatan program energi alternatif seperti biodiesel B50.
Tidak ada kebijakan yang mewajibkan masyarakat mengganti kendaraan menjadi motor listrik.
Berita Terkait
-
AI Mulai Masuk Ruang Kelas, Guru Harus Ajarkan Siswa Cara Cek Fakta
-
PEVC 2026 Dorong Indonesia Jadi Pemain Utama Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Menjemput Surya, Menyalakan Desa: Orkestrasi Raksasa Transisi Energi Era Prabowo
-
Tok! Bahlil Tandatangani Ekspor LNG ke Singapura
-
Peringatan Keras Bahlil untuk Singapura: Jangan Ajari Indonesia soal Komitmen Kontrak!
Terpopuler
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- Sempat Diamankan saat OTT, Sestama BNPB Rustian Kini Diperiksa KPK di Gedung Merah Putih
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Shin Tae-yong Kasih Kode Rotasi Skuad Persija, Shayne Pattynama Bisa Unjuk Gigi di League Cup
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
Polisi Tangkap Host Live TikTok Bermuatan Pornografi di Deli Serdang, Raup Rp80 Juta
-
GAPKI Soroti Tantangan Produksi-Tata Kelola Sawit di IPOS Forum ke-11
-
Mobil Mercedes-Benz Tabrak Warung Mi Balap di Deli Serdang, Satu Orang Tewas
-
Air di Sejumlah Wilayah Medan-Deli Serdang Mati, Ternyata karena Ini
-
Piala Panglima TNI Esports Championship 2026 Dorong Pembinaan Atlet dari Daerah hingga Nasional