alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Gubsu Edy Rahmayadi Minta Percepatan Pembangunan di Kondisi Sulit

Suhardiman Sabtu, 28 November 2020 | 08:05 WIB

Gubsu Edy Rahmayadi Minta Percepatan Pembangunan di Kondisi Sulit
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. [Foto: Istimewa]

Edy berharap, anggaran tersebut dapat segera digunakan untuk percepatan pembangunan.

SuaraSumut.id - Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyerahkan dokumen DIPA dan TKDD Tahun 2021 ke Satker dan pemerintah kabupaten/kota se Sumut.

Edy berharap, anggaran tersebut dapat segera digunakan untuk percepatan pembangunan, Jumat (27/11/2020).

Untuk tahun 2021, Provinsi Sumut menerima dana transfer daerah sebesar Rp7,443 Triliun lebih, dengan pembagian, Dana Transfer Umum Rp2,994 Triliun lebih yang dialokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp449,398 Miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp2,545 Triliun.

Selanjutnya Dana Transfer Khusus sebesar Rp4,449 Triliun lebih, dengan rincian untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp387,905 Miliar serta DAK Non Fisik sebesar Rp4,061 Triliun. Sedangkan DIPA untuk Satker dan pemkab/pemko total sebesar Rp22,99 Triliuan dan TKKD total sebesar Rp41,02 Triliun

Baca Juga: Sungai Meluap, 3.222 Rumah di Tebing Tinggi Terendam Banjir

Edy menyampaikan pesan terkait kondisi pandemi serta dampaknya bagi kehidupan masyarakat, khususnya kesehatan, ekonomi serta masalah sosial.

Menurut Edy, pesan Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia menjadi keharusan bagi semua institusi negara, baik vertikal maupun pemerintah daerah.

"Ini yang harus kita kelola dalam kondisi ekonomi yang sulit. Saya menekankan kepada anda semua yang punya aturan masing-masing (sesuai instansi), saya harapkan dilakukan percepatan. Saya minta ada pengawasan khusus untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota melakukan lelang secepatnya," ungkapnya.

Disampaikan Edy, bahwa reformasi anggaran memegang prinsip cermat, efektif dan efisien dengan cara membelanjakannya untuk kepentingan rakyat, serta tugas utama pemerintah membantunya.  Karena itu, dorongan percepatan pembangunan oleh negara di masa pandemi menjadi penggerak utama saat ekonomi lesu.

"Jadi dari awal (Desember 2020), harus disiapkan administrasinya. Sehingga di Januari (2021), proyek sudah bisa dikerjakan. Kenapa? Karena rakyat butuh uang segar saat ini. Mereka sangat berharap dari APBD, sebab pendapatan dari yang lain masih sulit," jelasnya.

Baca Juga: Terpeleset dan Hanyut di Sungai, Wanita Ini Ditemukan Tewas 4 Hari Kemudian

Edy menekankan tiga hal terkait antisipasi dampak dari masalah pandemi yang menimpa dunia saat ini.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait