SuaraSumut.id - Ketua DPC PDIP Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumut, Syafaruddin Harahap masuk daftar pencarian orang (DPO). Ia ditetapkan sebagai buronan dalam dugaan kasus penggelapan.
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian membenarkan hal tersebut.
"Ya...benar," kata Sumanggar saat dikonfirmasi SuaraSumut.id, Kamis (22/12/2020).
Sumanggar menyebut, tim Kejari Paluta mendatangi rumah Syafaruddin, pada Senin (21/12/2020). Mereka melaksanakan putusan Mahkamah Agung pada 2019 yang menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara.
Baca Juga:Angka Kesembuhan Covid-19 di Sumut Capai 84,10 Persen
"Saat hendak dieksekusi yang bersangkutan tidak berada di rumah. Istrinya menyampaikan bahwa suaminya sedang berobat, namun tidak disertai surat sakit," ujarnya.
Karena gagal dieksekusi, terpidana dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejari Padang Lawas Utara.
"Terpidana sudah tiga kali dilakukan pemanggilan namun tidak mendapat tanggapan," ujarnya.
Sementara itu, DPD PDIP Sumut belum mengambil sikap atas kasus tersebut. Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya menyebut, belum mendapat penjelasan dari yang bersangkutan. Sehingga pihaknya belum mengetahui langsung dan bagaimana proses serta putusan hukumnya.
"Kita belum memberikan sikap apapun. Sewajarnya, sebagai warga negara yang baik yang taat hukum, jika yang bersangkutan sedang dalam proses hukum dia wajib mengikuti proses hukum itu," kata Aswan.
Baca Juga:Dugaan Korupsi Bansos untuk Pilkada PDIP, Segini Dana Kampanye Gibran
Menurut Aswan, jika ada kader yang bersalah dan keputusan bersifat tetap maka yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya.
Aswan menegaskan, partai tidak akan menghalang-halangi proses dan penegakan hukum terhadap kader PDIP yang terbukti bersalah.
"Mungkin dalam waktu dekat kita akan berkomunikasi dengan yang bersangkutan dan akan dipanggil secara resmi untuk meminta keterangan lebih lanjut," ungkapnya.
Sementara terkait status SH sebagai anggota DPRD, Aswan kembali menyatakan belum menyatakan putusan apapun. Dia mengatakan akan memanggil yang bersangkutan terlebih dulu.
"Kalau ternyata ada kader partai yang bersalah oleh hukum baik ditahan atau tidak, tentu kami (DPD PDIP) akan mengevaluasinya. Nah apakah akan diganti atau tidak, itu tergantung dari situasinya," pungkasnya.
Kontributor : Muhlis
