"Tarik Militer organik dan non organik dari seluruh Tanah Papua. Tolak Pembangunan Kodim di seluruh Tanah Papua," ujarnya.
Menolak rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Selain itu, buka akses jurnalis Nasional dan Internasional seluas-luasnya ke seluruh Tanah Papua.
"Bebaskan seluruh tanahan Politik Papua dan hentikan kriminalisasi aktivis Papua. Hentikan penambangan ilegal yang diduga dibackingi oleh militer," cetusnya.
Menuntut pemerintah Indonesia agar memberikan akses kepada tim pencari fakta dewan HAM PBB (UNCHR) memasuki wilayah West Papua.
Baca Juga:Vivo X60 dan X60 Pro Segera Hadir di Indonesia
"Segera hentikan dan tutup eksploitasi hutan, Penanaman Kelapa Sawit (Manokwari Selatan, Merauke dan Boven Digoel) PT.Freeport, LNG tangguh (Bintuni), Petrocina dan british petroleum di Sorong. Dan seluruh tanah Papua," tukasnya.
Diketahui, Otonomi Khusus Papua akan berakhir pada tahun ini sejak diberlakukan pada tahun 2001 silam. Saat ini pemerintah dan DPR RI tengah membahas perpanjangan Otsus di Papua.
Kontributor : Muhlis
