alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Soal Isu KLB di Sumut, Demokrat Medan Ancam Pecat Kader yang Terlibat

Suhardiman Kamis, 04 Maret 2021 | 23:47 WIB

Soal Isu KLB di Sumut, Demokrat Medan Ancam Pecat Kader yang Terlibat
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan, Burhanuddin Sitepu. [Suara.com/ist]

Sanksi tersebut berupa pengusulan pemecatan ke DPP Partai Demokrat.

SuaraSumut.id - DPC Partai Demokrat Medan bertindak tegas. Para kader yang terlibat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di disebuah hotel di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara akan diberikan saksi.

Sanksi tersebut berupa pengusulan pemecatan ke DPP Partai Demokrat.

"Jika ada yang terbukti kader kita yang ikut (KLB) tentunya akan kita lakukan tindakan tegas sesuai aturan partai," kata Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan, Burhanuddin Sitepu, Kamis (4/3/2021) malam.

Terkait informasi akan digelarnya KLB, mereka telah mereka laporkan ke Polrestabes Medan. Mereka meminta agar kegiatan tersebut dibubarkan karena bukan kegiatan Demokrat.

Baca Juga: Syofwatillah: KLB Partai Demokrat di Sumut Kehendak Pengurus Daerah

"Akan kita usulkan ke DPP agar dipecat kalau memang ada kader Demokrat Medan yang terlibat. Mohon beritahu kami kalau ada dapat informasi," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diterima, ada beberapa nama yang hadir diantaranya yakni Nazaruddin, Ahmad Yahya, Max Sopacua, Marzuki Ali, Yos Sudarso, dan lainnya.

Diketahui, Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Herri Zulkarnaen bersama sejumlah petinggi Partai Demokrat di Sumut, mendatangi Polrestabes Medan di Jalan HM Said Medan, Kamis (4/3/2021) malam.

Kedatangan Herry dan sejumlah pengurus DPD Partai Demokrat Sumut diduga terkait kabar diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) diduga ilegal di salah satu hotel di kawasan Sibolangit, Deli Serdang.

Mereka hendak melaporkan kegiatan KLB diduga ilegal tersebut kepada pihak Polrestabes Medan.

Baca Juga: Akun Twitter Diretas, Andi Arief Tuding 'Kakak Pembina'

"Saya tidak terima Sumatera Utara dijadikan tempat untuk menyelenggarakan kegiatan illegal yang melanggar kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat," kata Herri.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait