SuaraSumut.id - DPD Partai Demokrat Sumatera Utara pun menyampaikan rasa syukur atas ditolaknya hasil KLB Deli Serdang.
"Pertama ini adalah wujud syukur kami doa dari masyarakat Sumatera Utara didengar oleh Tuhan, KLB Moeldoko ditolak pemerintah," kata Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Herri Zulkarnain, Rabu (31/3/2021).
Herri mengatakan, pemerintah telah berlaku adil bagi partai politik dengan tidak disahkannya hasil KLB Demokrat itu.
"Ini membuktikan Pemerintah telah menegakkan kebenaran keadilan, inilah yang menjamin (keberadaan) partai politik yang ada di Indonesia," ujar Herri.
Baca Juga:Warga Sumenep Ditemukan Tergeletak di Tegalan, Perut dan Paha Luka Parah
Dengan ditolaknya hasil KLB Deli Serdang, Heri mengaku, Partai Demokrat Sumut akan semakin dekat dengan masyarakat.
"Ini kami semakin mendekat dengan masyarakat dan juga memberikan yang terbaik kepada masyarakat, untuk mewujudkan koalisi dengan masyarakat," imbuhnya.
Tidak Boleh Euforia
Herri menyampaikan pasca kabar membahagiakan ini, pihaknya tidak boleh bergembira berlebihan.
"Sesuai dengan perintah Ketua Umum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), kami tidak boleh euforia kami mungkin akan bersedekah-lah ke orang yang kurang beruntung dan sedekah ke rumah ibadah. Bagaimana pun ini adalah doa masyarakat Sumatera Utara," jelasnya.
Baca Juga:Breaking News: Dugaan Baku Tembak di Mabes Polri, Seseorang Tergeletak
Herri menuturkan, sejak awal Partai Demokrat tetap berpikir positif kepada pemerintah.
"Kami juga berpikir positif bahwa pemerintah menolak KLB. Kami tidak boleh menyakiti, yang lainnya (kader yang membelot) mungkin silap, bila mau bergabung lagi ya tetap (dipersilahkan)," tukasnya.
Pemerintah menolak hasil KLB Deli Serdang dengan Ketua Umum Moeldoko. Pasalnya, masih ada syarat-syarat yang masih belum dipenuhi oleh Partai Demokrat versi KLB.
Demikian dikatakan Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring, Rabu (31/3/2021).
"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan KLB Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak " ujar Yasonna.
Terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi antara lain belum ada DPD DPC, serta tidak disertai mandat dari ketua DPD dan DPC.
