SuaraSumut.id - Vaksinasi massal yang berlangsung di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, pada Selasa (3/8/2021), menuai protes. Pasalnya, vaksinasi itu menimbulkan kerumunan dan memicu terjadinya kluster baru penyebarang Covid-19.
Apalagi pembukaan vaksinasi massal itu dihadiri oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.
Sekretaris Pusat BEM Nusantara, M. Julianda Arisha mengaku, hal itu seharusnya tidak terjadi jika pihak penyelenggara melaksanakannya dengan baik.
"Anehnya petugas tidak mampu menertibkan keadaan sehinga terjadinya kerumunan dan tidak berjarak. Inilah sebabnya kita meminta untuk dihentikan, karena takutnya timbul kluster baru dari kegiatan itu," kata Julianda dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).
Baca Juga:PSSI Sebut Liga 1 Mulai 20 Agustus, Pelatih Persebaya: Mudah-mudahan Benar
Ia menilai, langkah pemerintah memberlakukan PPKM untuk membebaskan Indonesia dari Covid-19 sangat baik.
Namun demikian, ia mengaku kecewa dengan pelaksanaan vaksinasi tidak mampu mengatur alur jalannya peserta dengan tertib.
"Kapolri harus melakukan evaluasi kegiatan ini. Kapolda Sumut selaku penanggung jawab kegiatan vaksinasi harus dimintai pertanggungjawaban. Jika benar terjadinya kelalaian maka kita minta Kapolri mencopot jabatan Kapolda Sumut," jelasnya.
Sebelumnya, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengaku, antusias masyarakat dari Medan dan Deli Serdang untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 sangat tinggi. Namun, jumlah warga yang datang tidak sebanding dengan petugas yang ada.
"Jadi bukan kekurangan vaksin, petugas sudah kita setting untuk jumlah vaksinnya, gak mungkin kita lebihi, tenaganya kita terbatas," ujarnya.
Riko mengatakan, panitia telah mendata bahwa vaksinasi massal diikuti oleh 4.000 orang.
Baca Juga:Puasa Asyura: Jadwal, Niat, Tata Cara, dan Keutamaannya
"Vaksinasi untuk 3.000 orang vaksin pertama dan 1.000 orang vaksin kedua sisa gebyar vaksinasi massal Hari Bhayangkara," ujarnya.
- 1
- 2
